Kuis 10

Manfaat hasil rancang ulang probis penegakan hukum adalah sebagai berikut, kecuali :

• Optimalisasi penugasan SDM penegakan hukum pidana
• Monitoring dan evaluasi yang lebih efektif
• Tata kelola proses penegakan hukum perdata yang lebih akuntabel
• Peningkatan efektifitas dan efisiensi proses penegakan hukum pidana dengan system yang terintegrasi internal dan eksternal

Salah satu tantangan penegakan hukum saat ini adalah, kecuali :

• Proses pengelolaan benda sitaan masih manual dan belum terintegrasi secara nasional
• Susunan tim yang baku yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kesesuaian profil kasus dengan kapabilitas dan beban kerja
• Perhitungan kerugian pendapatan negara secara manual dan tanpa standar pencatatan hasil perhitungan yang memadai
• Proses evaluasi dan pemantauan kegiatan penegakan hukum yang efektif karena pengumpulan data yang sistemasi

Pokok perubahan probis penegakan hukum untuk tema berupa pengusulan penegakan hukum di masa akan datang yaitu :

• Pengusulan dan penelaahan usulan penegakan hukum dari probis pengusul dilakukan secara manual dan tidak terstandar
• Pengusulan dan penelaahan usulan penegakan hukum dari probis pengusul terintegrasi dalam sistem yang dibuat sendiri
• Pengusulan dan penelaahan usulan penegakan hukum dari probis pengusul (intelijen, pemeriksaan dan pengawasan) terintegrasi dalam sistem dengan formulir yang standar
• Pengusulan dan penelaahan usulan penegakan hukum dari probis pengusul (intelijen, pemeriksaan dan pengawasan) dilakukan secara manual dalam sistem dengan formulir yang standar

Pokok perubahan probis penegakan hukum untuk tema berupa permohonan wajib pajak di masa yang akan datang yaitu :

• Status permohonan belum diketahui oleh wajib pajak
• Proses permohonan maupun pembayaran wajib pajak terkait penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan dan diproses secara manual
• Permohonan wajib pajak dilakukan dan ditindak lanjuti secara elektronik dan wajib pajak mengetahui status permohonan
• Permohonan wajib pajak dilakukan dan ditindak lanjuti secara manual dan wajib pajak mengetahui status permohonan

Penegakan hukum pidana melalui Pemulihan dari Ultimum Remedium dilakukan dengan pembayaran pokok dan sanksi atas pasal :

• Pasal 8 ayat (3) dan pasal 44A UU KUP
• Pasal 8 ayat (4) dan pasal 44B UU KUP
• Pasal 8 ayat (4) dan pasal 44A UU KUP
• Pasal 8 ayat (3) dan pasal 44B UU KUP

Alasan mengapa proses bisnis pemeriksaan harus berubah, kecuali ….

• Pemilihan pemeriksa pajak belum sepenuhnya mempertimbangkan kesesuaian antara profil kasus pemeriksaan dengan kapabilitas dan beban kerja
• Pengumpulan data terkait Wajib Pajak masih belum sepenuhnya secara sistem, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama
• Penggunaan satu aplikasi yang terintegrasi untuk seluruh probis
• Terbatasnya akses data oleh Pemeriksa Pajak yang terbatas sehingga mengurangi efektifitas pemeriksaan

Subproses Bisnis Pemeriksaan yang akan dibuat lebih integratif, yaitu:

• Perencanaan Pemeriksaan, Pelaksanaan Pemeriksaan, Penjaminan Kualitas dan Monitoring Pemeriksaan
• Perencanaan Pemeriksaan, Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelaporan Pemeriksaan
• Perencanaan Pemeriksaan, Persiapan Pemeriksaan, Pelaksanaan Pemeriksaan
• Persiapan Pemeriksaan, Pelaksanaan Pemeriksaan, Evaluasi Pemeriksaan

Pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Pajak dilakukan untuk …

• Menguji kebenaran pelaporan pajak Wajib Pajak
• Menguji kebenaran dan keandalan surat Surat Pemberitahuan, pembukuan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya.
• Menguji kepatuhan penyetoran pajak
• Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak

Tiga langkah proses pada subproses Perencanaan Pemeriksaan yaitu …

• Perencanaan Pemeriksaan Nasional, Pemilihan SPT yang akan diteliti, Penentuan Tim Pemeriksa dan Penjadwalan Pemeriksaan
• Perencanaan Pemeriksaan di masing-masing Unit Kerja, Pemilihan WP yang akan diperiksa, Penentuan Tim Pemeriksa dan Penjadwalan Pemeriksaan
• Perencanaan Pemeriksaan Nasional, Pemilihan WP yang akan diperiksa, Pembuatan Rencana dan Program Pemeriksan
• Perencanaan Pemeriksaan Nasional, Pemilihan WP yang akan diperiksa, Penentuan Tim Pemeriksa dan Penjadwalan Pemeriksaan

Pemilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa bersumber dari Compliance Risk Management (CRM) dan usulan pemeriksaan dari Relevant Business Process, yaitu antara lain:

• Pendaftaran, Ekstensifikasi, Pelayanan, Pembayaran, Pengawasan, Intelijen Perpajakan, dan Penyidikan
• Ekstensifikasi, Pelayanan, Pembayaran, Pengawasan, Intelijen Perpajakan, dan Penyidikan
• Pembayaran, Pengawasan, Intelijen Perpajakan, dan Penyidikan
• Pengawasan, Intelijen Perpajakan, dan Penyidikan