
Hukum Tata Negara
Authored by Nur Arfiani
Other
University
Used 16+ times

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
51 questions
Show all answers
1.
OPEN ENDED QUESTION
30 sec • Ungraded
Nama_NIM
Evaluate responses using AI:
OFF
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 2 pts
Merupakan pokok kajian hukum tata negara, kecuali
Prinsip-prinsip hukum mengenai pelaksanaan dari tugas, wewenang, dan kewajiban negara
Wewenang, Fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari masing masing alat perlengkapan negara
Hubungan antara alat perlengkapan negara, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal
Hubungan antara warga negara dengan negara termasuk hak-hak asasi dari warga negara
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 2 pts
Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan ... untuk memeriksa, mengadili, dan memu tuskan pendapat DPR bahwa presiden/ wakil presiden telah melanggar hukum dan sebagainya.
Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung
Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan MPR
Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung dan MPR
Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 2 pts
Pada alinea keempat UUD 1945 terdapat sistem demokrasi Indonesia, yaitu kedaulatan
Negara
Rakyat
Pemerintah
Demokrasi
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 2 pts
Sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan negara RI menganut sistem konstitusional bahwa kekuasaan tertinggi di tangan
MPR
Presiden
Rakyat
DPR
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 2 pts
Perbedaan antara Hukum Tata negara dengan Hukum Administrasi Negara antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut
HTN mengatur negara negara dalam keadaan kondisi statis
HAN mengatur negara negara dalam keadaan kondisi statis
HAN mengatur tata pembagian kekuasaan
HTN mengatur dan memnjalankan organisasi negara
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 2 pts
Salah satu tugas Dewan Perwakilan Daerah yang mempunyai tugas
mengajukan RUU kepada DPR terkait hubungan luar negeri
melakukan pengawasan atas kinerja DPR
membahas dan mempertimbangkan Rancangan Peraturan Daerah
memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?