KD7 Peranan Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda

Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto untuk memperkuat kedudukan negara , seperti :

• Dwi Fungsi ABRI
• Konsep Massa Mengambang
• Korporatisasi Negara
• Sentralisasi Pemerintahan
• Program Bantuan Luar Negeri serta Sistem Semi Perwakilan

Melalui keputusan sidang umum MPR, ditetapkan secara resmi Dwi Fungsi ABRI sebagai peran ABRI dalam pembangunan bangsa. Dwi Fungsi adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer di izinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan. Konsep Dwi Fungsi TNI pertama kali muncul pada tahun 1958 yang memberikan peluang bagi peranan terbatas TNI didalam pemerintahan sipil.

• Dwi Fungsi ABRI
• Konsep Massa Mengambang
• Korporatisasi Negara
• Sentralisasi Pemerintahan
• Program Bantuan Luar Negeri

memberlakukan konsep massa mengambang (floating muss) sebagai dasar pembangunan politik di daerah pedesaan, penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia, dan memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh partai politik (parpol) dan organisasi massa (ormas) yang ada di Indonesia. Partai-partai politik dibatasi ruang gerak dan aktifitasnya karena partai dilarang mendirikan perwakilan di tingkat desa sehingga ikatan antara partai dan massa sangat terbatas.

• Dwi Fungsi ABRI
• Konsep Massa Mengambang
• Korporatisasi Negara
• Sentralisasi Pemerintahan
• Program Bantuan Luar Negeri

Aparatur negara harus benar-benar setia dan patuh pada pemerintahan yang berkuasa yang dikamuflasekan sebagai penjelmaan dan atas nama rakyat. Untuk itu, lahir organisasi Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) untuk wadah para pegawai pemerintah. Pemerintah juga membentuk berbagai organisasi untuk berbagai profesi, kelompok masyarakat, dan mahasiswa. Muncul organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) untuk buruh, PGRI ( Persatuan Guru Indonesia) untuk guru, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) untuk para pemuda, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk para wartawan, dan masih banyak lagi.Semua organisasi sosial kemasyarakatan itu, sayangnya arah pembentukanya hanya ditunjukan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Caranya pada setiap pelakasanaan pemilu mereka diarahkan dan diwajubkan untuk memilih Golkar dan tidak diberi kebebasan untuk memilih.

• Dwi Fungsi ABRI
• Konsep Massa Mengambang
• Korporatisasi Negara
• Sentralisasi Pemerintahan
• Program Bantuan Luar Negeri

Melalui UU No 5/1974 dan UU No. 5/1979 disusun struktur pemerintahan daerah dan desa yang memperkuat kedudukan pemerintah. Pemerintah Orde Baru sangat sentralistik sifatnya sehingga semua kebijakan ditentukan dari pusat. Oleh karena itu, peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintahan daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintahan pusat. Misalnya, dalam bidang ekonomi, semua kekayaan daerah dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah dikuasai oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengembangkan daerahnya. Akibatnya, terjadilah ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah.

• Dwi Fungsi ABRI
• Konsep Massa Mengambang
• Korporatisasi Negara
• Sentralisasi Pemerintahan
• Program Bantuan Luar Negeri

Pada tahun 1967 kelompok negara-negara Barat, AS, dan Jepang membentuk Lembaga internasional pemberi pinjaman luar negeri untuk Indonesia atau Inter-Governmental Group for Indonesia (IGGI). Melalui Lembaga IGGI tersebut pemerintah telah berhasil mengusahakan bantuan luar negeri, di samping mengadakan penangguhan dan peringanan syarat-syarat pembayaran Kembali (rescheduling) utang-utang peninggalan Orde Lama. Bantuan kredit yang didapat adalah untuk tahun 1967 sebesar 210 juta dolar AS, untuk tahun 1968 sebesar 325 juta dolar AS, dan untuk tahun 1969 sebesar 500 juta dolar AS. Di samping itu, pemerintah juga menjadi anggaota badan-badan ekonomi internasional seperti International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau World Bank, International Monetery Fund (IMF), International Development Agency (IDA), dan Asian Development Bank (ADB).

• Dwi Fungsi ABRI
• Konsep Massa Mengambang
• Korporatisasi Negara
• Sentralisasi Pemerintahan
• Program Bantuan Luar Negeri

Dalam bidang politik, penerapan system kepartaian yang mengacu pada UU No.3 Tahun 1985 diyakini telah menghasilkan kestabilan politik yang dicita-citakan sejak awal Orde Baru. Namun, system tersebut memperlihatkan keterbatasan dalam menampung aspirasi masyarakat yang lebih luas dan terus berkembang. Menurut Marbun, ketiga parpol yaitu PDI, PPP, dan Golkar kurang berhasil dalam menjalankan fungsi mereka sebagai control terhadap kebijakan pemerintah karena tidak memiliki kemandirian. Ketidakmandirian ini tampak pada ketergantungan ketiga orsospol kepada subsidi dana dan rekomendasi dari pemerintah.

• Dwi Fungsi ABRI
• Konsep Massa Mengambang
• Korporatisasi Negara
• Sentralisasi Pemerintahan
• Sistem Semi Perwakilan

Dampak Menguatnya Peran Negara pada masa Pemerintahan Orde Baru dalam Bidang Politik antara lain ....

• Adanya Pemerintahan yang Otoriter
• Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan
• Dominasi Golkar
• Pemerintahan yang Sentralistis
• Munculnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dampak Menguatnya Peran Negara pada masa Pemerintahan Orde Baru dalam dalam Bidang Ekonomi antara lain ....

• Munculnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
• Adanya Kesenjangan Ekonomi dan Sosial
• Konglomerasi
• Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan
• Dominasi Golkar

Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, di antaranya:

• Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia).
• Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa.
• Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya.
• Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.
• Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Suharto dipilih menjadi presiden melalui Sidang Umum MPR, tetapipemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.