Sharing is Caring PUSPA

​ ​ ​

Mana yang termasuk dalam HUKUM FORMIL?

• UU Pajak Penghasilan

• UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

• UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah

Pajak Penghasilan merupakan jenis Pajak Subjektif. Maksudnya adalah ....

• pajak terutang dihitung menurut perhitungan Wajib Pajak sendiri tanpa menggantungkan penetapan dari DJP

• pajak dikenakan kepada Subjek Pajak secara langsung, tanpa perantara (withholding)

• kriteria/kondisi subjek menjadi neksus pertama penentu apakah suatu negara memiliki hak pemajakan atas objek pajak itu

Berikut persamaan yang KURANG TEPAT dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) adalah ...

• Penghasilan Kena Pajak = Objek PPh - Pengurangan

• PPh Terutang = Tarif PPh × Penghasilan Kena Pajak

• PPh Kurang/Lebih Bayar = PPh Terutang - Kredit Pajak

• Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto - Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berikut merupakan beberapa objek Pemotongan dan Pemungutan PPh, KECUALI ....

• PPh Pasal 21

• PPh Pasal 22

• PPh Pasal 23

• PPh Pasal 24

• PPh Pasal 25

Dokumen yang diterbitkan Pengusaha Kena Pajak untuk menagih Pajak Pertambahan Nilai adalah ....

• Bukti Pemungutan PPN

• Faktur Pajak

• Surat Pemberitahuan PPN

• Surat Tagihan Pajak

Sistem perpajakan di Indonesia adalah SELF ASSESSMENT.

• Benar

• Salah

Answer explanation

Tergantung jenis pajaknya, salah satu jenis pajak dengan sistem official assessment adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan produk hukum berikut, KECUALI ....

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

• Surat Tagihan Pajak (STP)

• Surat Ketetapan Pajak Netto (SKPN)

• Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Berikut ini yang merupakan pernyataan yang BENAR terkait upaya hukum Wajib Pajak adalah ...

• STP, SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB dapat diajukan Keberatan oleh Wajib Pajak.

• Keberatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak.

• Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak kepada Pengadilan Negeri.

• Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh Wajib Pajak kepada Pengadilan Pajak.

PKP A memiliki usaha konveksi pakaian. Selama bulan Juni 2023, PKP A membeli bahan baku berupa polyester senilai Rp600 dan katun senilai Rp400. PKP A juga membayar gaji buruh pabrik sebesar Rp500. Total penjualan domestik PKP A adalah Rp1.500. Maka dalam perhitungan PPN PKP A Masa Pajak Juni 2023 ...

• Kurang Bayar Rp55

• Kurang Bayar Rp165

• Nihil

• Lebih Bayar Rp55

Answer explanation

Pajak Masukan = 11% × (Rp600 + Rp400) = Rp110

Pajak Keluaran = 11% × Rp1.500 = Rp165

Kurang (Lebih) Bayar = Rp165-Rp110 = Rp55

Apabila terdapat dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan ....

• Pemeriksaan Bukti Permulaan

• Penagihan Pajak

• Upaya Hukum

• Penetapan Pajak