Statistika ITS

Berdasarkan amanat UU No 21 Tahun 2011, OJK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut, kecuali

• Mengatur

• Mengawasi

• Melindungi

• Menjamin

Lembaga Jasa Keuangan berikut ini belum/tidak diatur dan diawasi oleh OJK

• Perbankan

• Industri Keuangan Non Bank

• Komoditi Berjangka

• Pasar Modal

Forum koordinasi antara otoritas, kementerian dan lembaga untuk melakukan pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan disebut

• Otoritas Jasa Keuangan

• Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

• Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI)

• Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK)

Instansi/lembaga/otoritas berikut termasuk anggota SWI, kecuali

• Kepolisian RI

• Kementerian Perdagangan

• Bank Indonesia

• Kementerian Sosial

Keberadaan, tugas dan kewenangan SWI semakin kuat dengan adanya amanat UU Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK), yaitu

• UU No 21 Tahun 2011

• UU No 4 Tahun 2023

• UU No 9 Tahun 2016

• UU No 2 Tahun 2002

Berikut merupakan upaya pencegahan entitas ilegal yang dilakukan oleh SWI, kecuali

• Edukasi dan sosialisasi

• Rekomendasi penyusunan produk hukum

• Pemantauan potensi kegiatan usaha tanpa izin

• Pemeriksaan dan/atau klarifikasi bersama

Berikut merupakan upaya penanganan entitas ilegal yang dilakukan oleh SWI, kecuali

• Menghentikan/menghambat kegiatan usaha tanpa izin

• Rekomendasi penyusunan produk hukum

• Rekomendasi tindak lanjut kepada masing-masing pihak sesuai kewenangan

• Pemeriksaan dan/atau klarifikasi bersama

Penyebab maraknya investasi ilegal dari sisi pelaku sebagai berikut, kecuali

• Kemudahan membuat aplikasi dan web

• Penawaran dapat dilakukan melalui media sosial

• Banyak server di luar negeri

• Mudah tergiur bunga tinggi

Penyebab maraknya investasi ilegal dari sisi masyarakat sebagai berikut, kecuali

• Belum paham investasi

• Penawaran dapat dilakukan melalui media sosial

• Untung dalam waktu cepat

• Mudah tergiur bunga tinggi

Berikut adalah ciri-ciri investasi ilegal, kecuali

• Menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu cepat

• Bonus besar dari perekrutan anggota baru

• Memanfaatkan tokoh masyarakat untuk menarik minat

• Memiliki ijin legalitas (izin usaha, izin kelembagaan) yang jelas