BIMTEK CMS, DIGIPAY, KKP DAN PEMBUKUAN NON TUNAI

1.       Proses negosiasi harga pada aplikasi DIGIPAy dilakukan oleh:

• Pejabat Pengadaan

• PPK

• BENDAHARA

• KPA

Pembebanan Akun pada aplikasi DIGIPAy dilakukan oleh:

• Pejabat Pengadaan

• PPK

• Bendahara

• KPA

Berikut adalah keuntungan bagi vendor dalam implementasi Digipay, kecuali

• tidak dikenakan biaya pendaftaran

• tidak ada biaya promosi

• tidak ada potongan komisi untuk platform

• Proses pengadaan yang berbelit-belit

Digipay Satu dapat diakses melalui alamat sebagai berikut

• digipaysatu.kemenkeu.go.id

• digipaysatu.kemenkeu.co.id

• digipaysatu.kemenkeu.com

• digipay.kemenkeu.go.id

Biaya yang timbul akibat penggunaan Layanan Perbankan Secara Elektronik dari rekening Bendahara dibebankan pada DIPA Kantor/Satker berkenaan pada akun :

• 524111

• 531111

• 521111

• 521811

Pendebitan rekening dengan Internet Banking dan Kartu Debit harus dilakukan berdasarkan:

• Surat Perintah Pendebitan Rekening (SPPR)

• Surat Perintah Membayar (SPM)

• Surat Perintah bayar (SPBy)

• Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Manfaat penggunaan CMS adalah sebagai berikut, kecuali

• Monitoring mutasi transaksi dan saldo rekening

• Mencetak rekening koran

• Transfer dana/pembayaran ke rekening penerima

• Mengambil uang tunai

Proporsi uang persediaan adalah sebagai berikut:

• UP tunai sebesar 50% dan UP KKP sebesar 50% dari besaran UP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

• UP tunai sebesar 60% dan UP KKP sebesar 40% dari besaran UP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

• UP tunai sebesar 40% dan UP KKP sebesar 60% dari besaran UP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

• UP tunai sebesar 70% dan UP KKP sebesar 30% dari besaran UP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

Perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah dapat diberikan oleh:

• Kepala Kanwil DJPb

• Kepala KPPN

• Kepala Seksi Pencairan Dana

• Kepala Seksi Bank

Dalam penggunaan UP KKP Domestik, PPSPM mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut, kecuali

• melakukan pengujian atas SPP-GUP/SPP-PTUP KKP Domestik beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK;

• menerbitkan SPM-GUP/SPM-PTUP KKP Domestik dalam hal SPP-GUP / SPP-PTUP KKP Domestik telah sesuai dengan ketentuan;

• mengembalikan SPP-GUP/SPM-PTUP KKP Domestik kepada PPK dalam hal SPP-GUP/SPM-PTUP KKP Domestik belum sesuai dengan ketentuan;

• Menerbitkan SPP GUP KKP