REMEDIAL PAT EKONOMI TP 2022/2023

APBN yang di susun setiap tahun oleh pemerintah dengan persetujuan DPR memiliki beberapa fungsi dan tujuan. Berikut yang merupakan tujuan penyusunan APBN adalah....

• Sebagai pedoman anggaran penerimaan dan pengeluaran negara

• Penjelasan terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara

• Penetapan batas tertinggi penerimaan dan pengeluaran negara

• Intensifikasi pendapatan dan efektifitas dalam pengeluaran

• Penetuan sumber penerimaam dan prioritas pengeluaran

01.      Aliran dana dari pusat ke daerah dimaksudkan untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempertahankan stabilitas ekonomi, dan mengefisiensikan pemanfaatan dana.

Pernyataan diatas berkaitan dengan....

• Dana otonomi kusus

• Dana alokasi umum

• Dana alokasii kusus

• Dana penyesuaian

• Dana bagi hasil

Pencatatan anggaran dan belanja negara harus seimbang agar tidak terjadi defisit anggaran. Apabila dalam penyusunan APBN terdapat defisit anggaran, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah....

• Menambah pencetakan uang baru

• Memberi pinjaman pada bank dalam negeri

• Meningkatkan tabungan pemerintah

• Mencari pinjaman luar negeri

• Tidak melakukan pinjaman luar negeri

Dampak APBN dan APBD:

1. Penghasilan PNS / ASN terjamin

2. Pembangunan sarana dan prasarana meningkat

3. Pemerataan pembangunan nasional baik

4. 4. Produktivitas faktor faktor produksi dalam negeri meningkat

Dampak positif APBD yang mengalami peningkatan....

• 1 dan 3

• 1 dan 2

• 2 dan 3

• 1 dan 4

• 2 dan 4

Dalam mekanisme penyusunan APBD, apabila RAPBD yang diajukan pemerinta daerah ditolak DPRD, maka tindakan yang dilakukan pemerintah daerah....

• Mengajukan hasil revisi RAPBD kepada presiden

• Mengajukan RAPBD yang terbaru dan berbeda

• Mengajukan RAPBD kepada kepala daerah

• Merevisi kemudian mengajukan kembali kepada DPRD

• Merevisa RAPBD kemudian mengajukannya kepada DPR

Otonomi daerah memberi kebebasan daerah membuat kebijakan yang berpengaruh pada kemejuan daerah. Salah satu wujud peran APBD dalam perekonomian daerahnya yaitu....

• Meningkatkan subsidi terhadap kebutuhan vital seperti BBM dan listrik

• Memberikan peningkatan pelayanan dan fasilitas publik yang ada di daerah

• Menjaga stabilitas jumlah uang yang beredar dalam masyarakat

• Memberikan tunjangan kepada seluruh PNS di Indonesia

• Mendistribusikan barang ekspor dan impor ke daerah yang membutuhkan

Pemerintah berkewajiban menyediakan sarana infrastruktur publik yang dibiayai dari berbagai sumber, salah satunya pajak. Namun demikian, baik wajib pajak maupun masyarakat yang belum membayar pajak tetap dapat memanfaatkan sarana tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan fungsi pajak....

• Fungsi redistribusi pendapatan

• Fungsi budgetair

• Fungsi regulasi

• Fungsi stabilisasi

• Fungsi anggaran

Perhatikan pernyataan berikut:

1. Karyawan, pengusaha dan perusahaan adalah contoh subyek pajak

2. Barang yang perlu dikendalikan peredarannya dikenakan retribusi

3. Pembayaran retribusi pasar tidak mendapat balas jasa langsung

4. Membeli meterai Rp.6000,00 berarti membayar pajak kepada negara

5. Contoh penetapan tarif progresif adalah tarif pajak penghasilan.

Pernyataan yang tepat berkaitan dengan konsep perpajakan ditunjukkan angka....

• 1, 4 dan 5

• 1, 3 dan 4

• 2, 4 dan 5

• 3, 4 dan 5

• 1, 2 dan 3

Pendapatan tidak kena pajak (PTKP) :

• - Wajib pajak Rp 54.000.000,00

- Istri tidak bekerja Rp 4.500.000,00

- Anak maksimal 3 orang, @ Rp 4.500.000,00

Bapak Khoirul seorang karyawan perusahaan ternama dengan jabatan Direktur Utama yang ber NPWP mempunyai penghasilan setelah dipotong dana jabatan dan asuransi kesehatan sebesar Rp350.000.000,00.setahun. Beliau mempunyai seorang istri yang tidak bekerja dengan 5 orang anak. Berdasar data di atas besarnya pajak penghasilan terhutang bapak Khoirul setahun....

• Rp 38.500.000,00

• Rp 35.500.000,00

• Rp 39.000.000,00

• Rp 45.500.000,00

• Rp 30.500.000,00

Pada  tahun 2019 Pak Willy  membeli rumah dan langsung menempati rumah tersebut. Luas tanahnya 200 m² dengan nilai jual Rp400.000,00/m² luas bangunan 100 m², dengan nilai jual Rp. 600.000,00/ m² , Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJ.OPTKP) Rp24.000.000,00. Jika yang dikenakan pajak sebesar 20% dengan tarif  0,5%, maka besarnya PBB terutang untuk tahun 2014 adalah....

• Rp116.000,00

• Rp152.000,00

• Rp256.000,00

• Rp640.000,00

• Rp1.280.000,00