PAT EKONOMI XI

Suatu daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu adalah….

• pengertian keuangan negara

• pengertian APBN

• asas APBN

• fungsi APBN

• tujuan APBN

Penerimaan negara dalam APBN selain digunakan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, juga disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, beasiswa, dan dana pension. Uraian tersebut menjelaskan mengenai APBN dalam fungsi…

• distribusi

• alokasi

• stabilitas

• legalitas

• konjungitas

Pengalihan pembiayaan dari satu sektor ke sektor yang lain dinamakan…

• transfer payment

• alokasi dana

• transfer pendapatan

• working payment

• pembiayaan beralih

Tujuan penyusunan APBN adalah…

• pedoman penerimaan dan pengeluaran negara

• pedoman kegiatan yang dilakukan pemerintahan

• pedoman bagi pertanggungjawaban pemerintah

• pedoman bagi pertanggungjawaban setiap departemen dalam pemerintahan

• pedoman pelaksanaan proyek pembangunan

Anggaran pendapatan dan belanja negara diatur dalam…           

• UUD 1945 Pasal 22

• UUD 1945 Pasal 23

• UUD 1945 Pasal 24

• UUD 1945 Pasal 33

• UUD 1945 Pasal 34

Berikut ini adalah komponen APBN

1. Belanja pegawai

2. Pembayaran dalam rupiah

3. Bantuan proyek

4. Subsidi daerah otonom

5. Bunga dan angsuran utang

Yang merupakan pengeluaran rutin adalah …

• 1, 2,dan 3

• 1, 4, dan 5

• 2, 3, dan 4

• 2, 4, dan 5

• 3, 4, dan 5

Suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah disebut…

• APBD

• APBN

• Anggaran Daerah

• RAPBD

• RAPBN

Pengawasan eksternal pelaksanaan APBD dilakukan oleh…

• DPRD dan BPK

• Pemerintah Daerah

• BPK

• DPRD

• Pemda

Secara umum, pajak yang harus ditanggung oleh keluarga adalah…

• pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan

• pajak penjualan atas barang mewah, bea materai

• pajak bumi dan bangunan, pajak daerah dan retribusi

• pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan

• pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan

UU No. 19 Tahun 1997 berisi tentang…

• pajak daerah dan retribusi

• bea perolehan ha katas tanah dan bangunan

• bea materai

• pajak perseroan

• pajak perseroan