pretes 123

Panduan perilaku untuk core value ADAPTIF adalah:

• a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; Bertindak proaktif.

• b.Menghargai setiap orang; suka menolong orang lain; MEmbangun lingkungan kerja yang kondusi

• c. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat; Ramah sekatan solutif dan dapat diandalkan; Melakukan perbaikan tiada henti

• d. Komitmen memberi pelayanan prima demi kepuasan masyaraka

Berdasarkan Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka pegawai ASN terdiri dari :

• Pegawai Negeri Sipil; Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ; Tenaga Harian Lepas; Pegawai Outsourcing.

• Pegawai Negeri Sipil; Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ; Tenaga Harian Lepas

• Pegawai Negeri Sipil; Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ; Tenaga Harian Lepas; Staf Ahli Pimpinan Daerah

• Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

“Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan atara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara, seperti status sosial. Pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel dan sejenisnya”, adalah prinsip dari :

• Akuntabel

• Akesibel

• . Berkeadilan

• Tidak Diskriminatif

Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, merupakan salah satu indikator bela negara :

• . Cinta Tanah Air

• Sadar berbangsa dan bernegara

• Rela Berkorban untuk bangsa dan Negara

• Kemampuan awal Bela negara

Kata Kunci yang paling tepat untuk core value KOMPETEN :

• Integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan

• Kinerja terbaik, Sukses, Keberhasilan, Learning agility, Ahli dibidangnya

• Caring, diversity, selaras

• . Komitmen, Dedikasi, Kontribusi, Nasionalisme, Pengabdian

Cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jatidiri bangsa (nation Character) dan kesadaran terhadap 2 sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera. Merupakan pengertian dari:

• . Nasionalisme

• Wawasan Kebangsaan

• Wawasan Nusantara

• Bela Negara

Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, merupakan salah satu indikator bela negara :

• Cinta Tanah Air

• Sadar berbangsa dan bernegara

• Rela Berkorban untuk bangsa dan Negara

• Kemampuan awal Bela negara

Prinsip Pelayanan publik meliputi Partisipatif, Transaparan, Responsif, Tidak diskrimnatif, Mudah dan murah, Efektif dan Efisien, Aksesibel, Akuntabel dan berkeadilan. Berdasarkan prinsip tersebut, maka 3 unsur penting dalam pelayanan publik (dalam konteks ASN) yaitu:

• ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik; Masyarakat, Stakeholders atau sektor privat sebagai penerima layanan; Barang dan Jasa sebagai bentuk konkritnya.

• Penyelenggara pelayanan publik (ASN/Birokrasi); Penerima layanan (Masyarakat, Stakeholders atau sektor privat); Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan;

• ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik; Masyarakat, Stakeholders atau sektor privat sebagai penyedia layanan; Barang dan Jasa sebagai bentuk konkritnya

• Penyelenggara pelayanan publik (ASN/Birokrasi); Penerima layanan (Masyarakat, Stakeholders atau sektor privat); Barang dan Jasa sebagai bentuk konkritnya.

Nilai dasar Kolaboratif memiliki definisi membangun kerjasama yang sinergis. Terkait hal tersebut, panduan perilaku untuk core value kolaboratif adalah, kecuali:

• Membangun lingkungan kerja yang kondusif

• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi

• si c. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah

• Menggerakkan pemanfaatan sumberdaya untuk tujuan Bersama

Salah satu amanat UUD NKRI tahun 1945, adalah negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui pelayanan publik yang prima, meliputi pemenuhan kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif. Hal ini di atur dalam:

• Undang-undang no 27 tahun 2009

• Peraturan Presiden no. 81 tahun 2010

• Undang-undang no. 5 tahun 2014

• . Undang-undang no.25 tahun 2009