PAT EKONOMI KELAS XI 2023

Setiap tahunnya pemerintah pusat dan daerah membuat anggaran yang berguna untuk menjalankan roda pemerintahan. Anggaran tersebut disusun dalam bentuk RAPBN dan RAPBD yang setelah disetujui DPR dan DPRD menjadi APBN dan APBD. Berdasarkan ilustrasi tersebut apakah yang di maksud dengan APBN … .

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya setiap dua tahun sekali.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama satu bulan.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pendapatan lainnya selama periode tertentu.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya yang dikhususkan untuk belanja kementrian dan lembaga selama periode tertentu.

Berikut merupakan fungsi pemerintah dan fungsi APBN

1. Fungsi reguler

2. Fungsi alokasi

3. Fungsi agent of development

4. Fungsi distribusi

5. Fungsi stabilisasi

6. Fungsi administrasi

Yang merupakan fungsi APBN adalah … .

• 1,2, dan 3

• 1,3, dan 5

• 1,4, dan 5

• 2,4, dan 5

• 4,5, dan 6

Bila APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka fungsi tersebut merupakan ….

• Fungsi stabilisasi

• Fungsi alokasi

• Fungsi distribusi

• Fungsi reguler

• Fungsi agent of development

Penerimaan atau pendapatan negara adalah hak pemerintah untuk mendapatkan penambahan kekayaan negara, salah satu  penerimaan atau pendapatan negara yakni berasal dari pajak dalam negeri, berikut ini yang bukan merupakan bentuk pendapatan pajak dalam negeri adalah … .

• Pajak Penghasilan

• Pajak Cukai

• Pajak Bumi dan Bangunan

• Bea masuk dan Bea Keluar

• Pajak pertambahan nilai

APBN dalam proses penyusunannya melalui tahapan dibawah ini. Yang tidak termasuk tahapan penyusunan RAPBN adalah

• Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

• Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menilai RAPBN

• Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas

• Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas

  DPR membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima atau ditolak

• RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah yang dilaksanakan 

Hal yang berhubungan dengan APBN:

1. Pembiayaan pembangunan

2. Pembiayaan proyek

3. Dana perimbangan

4. Dana alokasi umum

5. Belanja pegawai

6. Dana alokasi khusus

Yang merupakan belanja/pengeluaran daerah adalah ...

• 1, 3, dan 6

• 1, 2, dan 5

• 2, 4, dan 5

• 3, 4, dan 6

• 3, 4, dan 6

Pada penyusunan APBN, pemerintah menetapkan belanja negara lebih sedikit dari pada penerimaan negara. Dengan demikian, penyusunan APBN tersebut menerapkan kebijakan anggaran....

• Defisit

• Surplus

• Berimbang

• Defisit dinamis

• Normal

Tahap-tahap penyusunan APBD :

1. DPRD membahas RAPBD bersama Tim Anggaran Eksekutif

2. Pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas

3. Pemerintah daerah menyusun RAPBD (Rancangan APBD)

4. RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD untuk dilaksanakan

Urutan mekanisme penyusunan APBD yang benar adalah….

• 3-1-2-4

• 3-1-4-2

• 3-4-1-2

• 3-2-4-1

• 3-2-1-4

• 33,3

• 34,7

• 35,9

• 37,9

• 39,2

Pajak merupakan kontibusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan, berikut merupakan penyataan yang tepat mengenai pajak adalah … .

• iuran wajib pajak yang dibayar dengan sukarela dan tidak memperoleh imbalan secara langsung

• iuran yang harus dibayar wajib pajak dan akan memperoleh balas jasa secara langsung

• iuran yang bersifat memaksa kepada negara sesuai UU dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung

• iuran yang diatur dengan undang-undang dan bersifat sukarela

• iuran yang tidak diwajibkan untuk dibayar.