UJIAN NASIONAL TKBH

BERDASARKAN PASAL BERAPA PENGAWASAN PADA ADVOKAT DAN TINDAK TEKNIS ADMINISTRATIF

• PASAL 1 AYAT 5 UU NO 13 TAHUN 2005

• PASAL 1 ANGKA 5 UU NO 13 TAHUN 2003

• PASAL 5 ANGKA 1 UU NO 13 TAHUN 2003

• PASAL 1 ANGKA 5 UU NO 13 TAHUN 2004

1. MELAKSANAKAN PENDIDIKAN KHUSUS PROVESI ADVOKAT

2. MELAKSANAKAN PENGUJIAN CALON ADVOKAT

3. MELAKSANAKAN PENGANGKATAN ADVOKAT

4. MEMBUAT KODE ETIK ADVOKAT

5. MEMBENTUK DEWAN KEHORMATAN

6, MEMBENTUK KOMISI PENGAWAS

7. MELAKUKAN PENGAWASAN

8. MEMPERHENTIKAN ADVOKAT

MERUPAKAN ISI DARI,,,,?

• PASAL 6 UU NO 18 TAHUN 2003

• PASAL 1 ANGKA 5 UU N0 13 TH 2003

• PUTUSAN MKRI NO 014/PUU-IV/2006 TANGGAL 30 NOVEMBER 2006

• KODE ETIK ADVOKAT

WADAH PROVESI ADVOKAT YANG BEBAS DAN MANDIRI DIBENTUK SESUAI DENGAN KETENTUAN..?

• KODE ETIK ADVOKAT

• PERMA NO 1 TAHUN 2016

• PERMA NO 1 TAHUN 2019

• UU NO 18 TAHUN 2003

PENGADUAN DIAJUKAN OLEH PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN YANG MERASA DIRUGIKAN YAITU OLEH..?

• LEMBAGA BANTUAN HUKUM

• PERWAKILAN ADVOKAT

• KLIEN, TEMAN, PEJABAT PEMERINTAH, ANGGOTA MASYARAKAT DAN, PIMPINAN PUSAT

• KLIEN DAN SEMUA ORANG YANG DIRUGIKAN

SALAH SATU LEMBAGA YANG BERHAK MENGAWASI ADVOKAT..?

• DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT

• OMBUDSMAN

• DI BAWAH PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG

• BAWASLU

SEGALA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ADVOKAT DAPAT DIADUKAN KEPADA..?

• DEWAN PENGAWAS ADVOKAT

• ORGANISASI ADVOKAT

• DEWAN KEHORMATAN ORGANISASI ADVOKAT

• TIDAK ADA PILIHAN YANG BENAR

Dalam melaksanakan Pemberi Bantuan Hukum, Paralegal harus tunduk dan patuh terhadap..?

• 1. kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat Paralegal 2. Standar Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

• Dewan Kehormatan Pusat adalah anggota Mediator Masyarakat Indonesia (MMI) atau anggota kehormatan yang telah dipilih dan ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat Mediator Masyarakat Indonesia (DPP MMI)

• 1. kode etik pelayanan Bantuan Hukum advokat yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat advokat 2. Standar Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

• Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mediator

Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan atas hasil pengawasan dan evaluasi terhadap Paralegal kepada..?

• Dewan Pimpinan Pusat Mediator Masyarakat Indonesia (DPP MMI)

• Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

• Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

• Badan Milik Usaha Negara (BUMN)

Berdasarkan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran kode etik Paralegal dapat dikenakan sanks kecuali..?

• Teguran apabila sifat pelanggarannya tidak berat

• Peringatan keras apabila sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan

• Pemberhentian tetap sebagai Paralegal dilakukan apabila dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra dan martabat Paralegal.

• Standar Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan dan wajib diberikan keputusan paling lama

• 60 (enam puluh) hari kerja terbukti atau tidak terjadinya pelanggaran Kode Etik

• 20 (dua puluh) hari kerja terbukti atau tidak terjadinya pelanggaran Kode Etik

• 30 (tiga puluh) hari kerja terbukti atau tidak terjadinya pelanggaran Kode Etik

• 50 (lima puluh) hari kerja terbukti atau tidak terjadinya pelanggaran Kode Etik