kuis april bab terakhir

1. Asal-mula perkataan yurisprudensi adalah berakar dari istilah bahasa Latin ’’iuris prudentia”, yang berarti

• a. Putusan

• b. Pengisian hukum

• c. aturan baru

• d. ilmu pengetahuan hukum

Answer explanation

Paulus Effendie Lotulung, Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Hal. 6. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7pcv5laP-AhVHy6ACHS54CXEQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fjdih.banyuwangikab.go.id%2Febook%2Fupload%2Febook%2Fperanan-yurisprudensi.pdf&usg=AOvVaw3paXzQ02HJOD2Zaf6ChIpW

2. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, Yurisprudensi diartikan sebagai

• a. ilmu pengetahuan hukum yang memuat prinsip-prinsip hukum positif dan hubungan-hubungan hukum

• b. putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para Hakim atau Badan-badan Peradilan lainnya dalam kasus atau perkara yang sama

• c. Hukum yang memuat kekosongan aturan pokok

• d. Inovasi hukum yang dimuat dalam aturan secara semata

Answer explanation

Paulus Effendie Lotulung, Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Hal. 6. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7pcv5laP-AhVHy6ACHS54CXEQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fjdih.banyuwangikab.go.id%2Febook%2Fupload%2Febook%2Fperanan-yurisprudensi.pdf&usg=AOvVaw3paXzQ02HJOD2Zaf6ChIpW

3. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (B.P.H.N.) tahun 1994/1995, bahwa suatu putusan Hakim dapat disebut sebagai Yurisprudensi apabila putusan itu memiliki unsur-unsur pokok berikut, kecuali

• a. memenuhi rasa keadilan

• b. keputusan tersebut tidak harus merupakan keputusan tetap

• c. Keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung

• d. telah berulang-kali diputus dengan keputusan yang sama dalam kasus yang sama

Answer explanation

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (B.P.H.N.) tahun 1994/1995, bahwa suatu putusan Hakim dapat disebut sebagai Yurisprudensi apabila putusan itu sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unsur pokok yaitu: a. keputusan atas sesuatu peristiwa apa hukumnya apabila belum jelas pengaturan perundang-undangan; b. keputusan tersebut harus sudah merupakan keputusan tetap; c. telah berulang-kali diputus dengan keputusan yang sama dalam kasus yang sama; d. memenuhi rasa keadilan; e. keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung

Paulus Effendie Lotulung, Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Hal. 8. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7pcv5laP-AhVHy6ACHS54CXEQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fjdih.banyuwangikab.go.id%2Febook%2Fupload%2Febook%2Fperanan-yurisprudensi.pdf&usg=AOvVaw3paXzQ02HJOD2Zaf6ChIpW

4. Yurisprudensi harus memiliki nilai filosofis, yang artinya

• a. putusan hakim harus mencerminkan dan berintikan rasa keadilan dan kebenaran

• b. putusan hakim harus sesuai dengan tata nilai budaya maupun nilai hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat

• c. putusan hakim harus sesuai dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Answer explanation

Dalam pembentukan hukum melalui yurisprudensi ini, perlu senantiasa diingat akan 3 (tiga) nilai dasar yang penting yaitu: a. Nilai filosofis, yang berarti bahwa putusan hakim harus mencerminkan dan berintikan rasa keadilan dan kebenaran. b. Nilai sosiologis, yang berarti bahwa putusan hakim harus sesuai dengan tata nilai budaya maupun nilai hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. c. Nilai yuridis, yang berarti bahwa putusan hakim harus sesuai dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paulus Effendie Lotulung, Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Hal. 22. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7pcv5laP-AhVHy6ACHS54CXEQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fjdih.banyuwangikab.go.id%2Febook%2Fupload%2Febook%2Fperanan-yurisprudensi.pdf&usg=AOvVaw3paXzQ02HJOD2Zaf6ChIpW

5. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2022, permohonan restitusi harus memuat

• a. identitas Pemohon; identitas Korban, dalam hal Pemohon bukan Korban sendiri; uraian mengenai tindak pidana; identitas terdakwa/Termohon; uraian kerugian yang diderita; dan besaran Restitusi yang diminta

• b. identitas Pemohon; identitas Korban, dalam hal Pemohon adalah Korban sendiri; uraian mengenai tindak pidana; identitas terdakwa/Termohon; uraian kerugian yang diderita; dan besaran Restitusi yang diminta

• c. identitas Pemohon; identitas Korban, dalam hal Pemohon bukan Korban sendiri; uraian mengenai tindak pidana; identitas terdakwa/Termohon; uraian kerugian yang diderita; bukti-bukti kerugian; dan besaran Restitusi yang diminta

• d. identitas Pemohon; identitas Korban, dalam hal Pemohon adalah Korban sendiri; uraian mengenai tindak pidana; identitas terdakwa/Termohon; uraian kerugian yang diderita; bukti-bukti kerugian; dan besaran Restitusi yang diminta

Answer explanation

PERMA NO 1 TAHUN 2022 PASAL 5 AYAT 1

Permohonan Restitusi harus memuat: a. identitas Pemohon; b. identitas Korban, dalam hal Pemohon bukan Korban sendiri; c. uraian mengenai tindak pidana; d. identitas terdakwa/Termohon; e. uraian kerugian yang diderita; dan f. besaran Restitusi yang diminta

6. Apabila korban tidak mengajukan permohonan restitusi selama proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, apakah permohonan dapat diajukan setelah putusan pengadilan BHT?

• a. ya

• b. tidak

• c. tergantung

• d. terserah

Answer explanation

PERMA NO 1 TAHUN 2022 PASAL 11 AYAT 1

Dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan Restitusi dalarn proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

7. Permohonan restitusi diajukan paling lama … hari sejak pemohon mengetahui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

• a. 14

• b. 30

• c. 60

• d. 90

Answer explanation

PERMA NO 1 TAHUN 2022 PASAL 12 AYAT 2

Permohonan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

8. Dalam surat permohonan sita, penyidik tidak memaparkan tersangka atau terlapor baik dalam surat permohonan izin/persetujuan penyitaan maupun surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Apakah Ketua pengadilan negeri dapat mengijinkan atau memberikan persetujuan penyitaan tersebut?

• a. ya

• b. tidak

• c. ya dengan syarat

• d. tidak dengan syarat

Answer explanation

Sema no. 1 Tahun 2022:

Pemberian izin/persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan Penyidik, tidak mensyaratkan terlebih dahulu ada tidaknya Tersangka dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHAP

9. Pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, maka Baznas atau baitul mal ditetapkan menjadi pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial. Penetapan ini bersifat

• a. otomatis

• b. tergantung baznas/baitul mal mengajukan permohonan

Answer explanation

Sema no. 1 Tahun 2022:

Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasicnal (Baznas) atau Baitul Mal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial.

10. Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan kepentingan anak dinyatakan

• a. diterima

• b. tidak dapat diterima

• c. dapat dibatalkan

• ditolak

Answer explanation

Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

SEMA No. 3 Tahun 2018