Kuis PMK Nomor 13 Tahun 2023

PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 DIATUR DALAM...

• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.06 Tahun 2022

• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.06/2023

• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.06/2020

• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022

CRASH PROGRAM ADALAH

• Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu berupa pemberian Keringanan Utang kepada Penjamin Utang

• Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu berupa pemberian Keringanan Utang kepada Penanggung Utang

• Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu berupa pemberian Keringanan Utang kepada Penyerah Piutang

• Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara mandiri berupa pemberian Keringanan Utang kepada Penanggung Utang

UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG MEMPUNYAI TUGAS MENYELENGGARAKAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEKAYAAN NEGARA, PENILAIAN, DAN LELANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN ADALAH....

• DJP

• DJBC

• DJPB

• DJKN

INSTANSI YANG MENYERAHKAN PENGURUSAN PIUTANGNYA KEPADA PUPN DISEBUT DENGAN.....

• Penanggung Hutang

• Penjamin Hutang

• Penyerah Piutang

• Pemberi Piutang

PERMOHONAN TERTULIS CRASH PROGRAM KERINGANAN HUTANG DIAJUKAN OLEH, KECUALI....

• Penanggung Utang

• Penjamin Utang

• Penyerah Piutang

• Ahli Waris

PEMBERIAN KERINGANAN UTANG POKOK DALAM HAL PIUTANG NEGARA DIDUKUNG BARANG JAMINAN BERUPA TANAH ATAU TANAH DAN BANGUNAN ADALAH SEBESAR....

• 35% dari sisa utang pokok

• 40% dari sisa utang pokok

• 60% dari sisa utang pokok

• 80% dari sisa utang pokok

TAMBAHAN KERINGANAN UTANG POKOK APABILA DILAKUKAN PELUNASAN DALAM WAKTU SAMPAI BULAN JUNI 2023 ADALAH SEBESAR....

• sebesar 10% dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan

• sebesar 20% dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan

• sebesar 30% dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan

• sebesar 40% dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan

PENANGGUNG UTANG YANG TELAH DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMBERIAN KERINGANAN UTANG HARUS MELUNASI KEWAJIBANNYA PALING LAMBAT ................ SEJAK SURAT PERSETUJUAN DITETAPKAN.

• 30 hari kalender

• 30 hari kerja

• 20 hari kalender

• 20 hari kerja

DOKUMEN PENDUKUNG PERMOHONAN TERTULIS CRASH PROGRAM KERINGANAN HUTANG DAPAT BERUPA, KECUALI....

• Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan

• Surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada kantor kelurahan/kantor kepala desa/kantor kecamatan/ dinas pemerintah daerah atau instansi yang berwenang yang menerangkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan seluruh utang tanpa pemberian keringanan

• Surat keterangan/ dokumen dari Penyerah Piutang yang membuktikan Penanggung Utang dapat diberikan Keringanan Utang

• Surat pernyataan bermaterai cukup dari Penanggung Utang/Penjamin Utang/ahli waris yang menerangkan bahwa Penanggung Utang/Penjamin Utang/ ahli waris tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan seluruh utang tanpa pemberian keringanan dengan dikuatkan/ diketahui/ dibenarkan oleh Penyerah Piutang

Dalam hal Penanggung Utang/Penjamin Utang/ahli waris sudah tidak diketahui keberadaannya, sudah menghilang atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan keringanan, permohonan Crash Program dapat diajukan oleh pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa piutang merupakan salah satu dari

• Piutang rumah sakit/ fasilitas kesehatan tingkat pertama yang didukung dengan barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan

• Piutang biaya perkuliahan/ sekolah yang didukung dengan barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan

• Piutang dengan sisa kewajiban paling sedikit Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

• Piutang biaya perkuliahan/ sekolah yang tidak didukung dengan barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan