Hukum Perdata Islam dan Jinayat

Nafkah madliyah dapat diajukan oleh . . .

• ayah

• ibu

• anak

• saudara ayah

Answer explanation

Nafkah madliyah dapat diartikan sebagai nafkah lampau, yang berarti nafkah yang diperuntukkan kepada anak dan diberikan oleh Ayahnya. Dalam hal nafkah tersebut dilalaikan oleh si Ayah, maka gugatan boleh diajukan oleh Ibu atau orang yang mengasuh anak tersebut

SEMA 2 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 1, Huruf a.

apakah Permohonan penetapan ahli waris dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah pewaris ?

• bisa

• bisa jika hakim menurut ketentuan Perundang-undangan memperbolehkan

• tidak

• tidak ada jawaban yang salah

Answer explanation

Permohonan penetapan ahli waris tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah pewaris

Rumusan Hukum Kamar Agama, Hukum Keluarga, Huruf d. SEMA 2 2019

Sasuke dan Sakura telah resmi bercerai. Adapun terkait dengan hadhanahnya Majelis Hakim memutus bahwa Sarada diwajibkan untuk ikut ibunya dengan catatan bahwa Sasuke masih boleh menemui anaknya. Tetapi pada kenyataannya, hanya sebulan Sasuke boleh menemui anaknya, bulan-bulan berikutnya, ia tidak mempunyai akses utk bertemu dengan anaknya. Terkait dengan hal ini maka . . .

• Sasuke dapat melaporkan Sakura ke Polisi Konoha

• Sasuke dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Wakanda

• Sasuke dapat mengajukan upaya mediasi ke Pengadilan Agama Konoha

• Sasuke dapat mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama

Answer explanation

SEMA 1 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 4:

Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah

apa konsekuensi hukum dari gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya ?

• gugatannya ditolak

• gugatannya tidak dapat diterima

• gugatannya harus diperbaiki

• gugatannya dinyatakan batal demi hukum

Answer explanation

gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima

SEMA 3 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 5

Mahkamah Agung memperbolehkan putusan serta merta dijatuhkan seperti dibawah ini, kecuali . . .

• gugatan tentang hutang piutang

• gugatan tentang sewa menyewa

• pokok gugatan mengenai harta perkawinan (gono-gini)

• dikabulkannya gugatan insidentil

Answer explanation

SEMA 3 Tahun 2000 Angka 4

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat auntentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.

b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.

c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.

d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.

f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

apabila seorang prajurit TNI yang ingin mengajukan permohonan perceraian tetapi belum melampirkan surat pemberitahuan dari pejabat yang berwenang maka hakim dapat . . .

• menolak permohonan dari prajurit TNI tersebut karena berkas tidak lengkap

• tidak dapat menerima karena perkara tersebut tidak lengkap

• menunda selama 6 bulan

• memberitahu kepada prajurit TNI tersebut untuk melengkapi surat tersebut

Answer explanation

S.E. 10 Tahun 2020, Hukum Keluarga, huruf c.

Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung pemohon/penggugat/termohon/tergugat (Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan)

Jika jurusita/jurusita pengganti tidak dapat menemui langsung pihak yang berperkara, maka relaas panggilan tersebut harus disampaikan kepada . . .

• lurah/kepala desa

• tetangga

• camat

• bupati

Answer explanation

SEMA 1 2017, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 5.a.

apabila jurusita/jurusita pengganti tidak dapat bertemu langsung dengan pihak yang berperkara maka relaas panggilan tersebut diserahkan kepada lurah/kepala desa, kemudian relaas yang telah ditandatangani lurah/kepala desa tesebut difotokopi dan disampaikan kepada para pihak keluarga atau orang dekat pihak yang dipanggil.

apakah Hakim MS. Aceh yang belum bersertifikasi hakim anak berwenang untuk memeriksa perkara jinayat ?

• tidak dapat, karena untuk memeriksa perkara jinayat haruslah bersertifikasi hakim anak

• dapat sepanjang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2013

• tidak dapat, karena bukan tugas dan wewenang dari Hakim MS. Aceh

• dapat sepanjang sepanjang belum ada hakim yang bersertifikasi hakim anak

Answer explanation

SEMA 4 2016, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 6:

Hakim Mahkamah Syar’iyah di Aceh yang belum bersertifikasi hakim anak berwenang memeriksa perkara jinayat yang pelaku atau korbannya anak-anak sepanjang belum ada hakim yang bersertifikasi hakim anak.

jika terdapat sengketa hak milik yang timbul dari transaksi pertama dari ahli waris dngn pihak lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 50 (2) UU No. 3 Tahun 2006, maka kewenangan mengadili utk sengketa tersebut menjadi kewenangan dari . . .

• peradilan umum

• peradilan pajak

• peradilan agama

• peradilan niaga

Answer explanation

SEMA 4 2016, Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 9.

Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili

Diantara ahli waris ada yang mengajukan perkara kewarisan ke PN, sedangkan pewaris beragama Islam. Kemudian oleh tergugat tersebut mengajukan eksepsi bahwa PN seharusnya tidak berwenang, akan tetapi PN menolak eksepsi tersebut. Apakah dibenarkan Tergugat di PN tersebut mengajukan gugatan ke PA selaku Penggugat ?

• tidak dibenarkan karena sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri

• tidak dibenarkan karena eksepsinya sudah ditolak

• dapat dibenarkan karena agama ahli waris adalah Islam

• dapat dibenarkan karena sengketa tersebut merupakan harta bersama

Answer explanation

SEMA 7 2012 Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 10 :

Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama, sedangkan pewaris yang beragama selainnya ke paradilan umum.

Keterangan: Semua tuntutan dalam sengketa kewarisan pada peradilan agama pada dasarnya karena adanya perbuatan melawan hukum, hendaknya Pengadilan Agama memulai memberi petunjuk kepada Penggugat bagaimana seharusnya membuat surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009.