MK Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintahan sebagai segala jenis kegiatan  penguasa yang tidak dapat disebutkan sebagai suatu kegiatan perundang-undangan atau peradilan. Dengan kata lain pemerintahan hanya berkenan dengan kegiatan eksekutif semata. Pendapat ini dinyatakan oleh …

• a.         Philipus M.Hadjon.

• b.         Aminuddin Ilmar.

• c.         Bagir Manan.

• c.         Jimly Assdhiddiqie.

Sistem Demokrasi Pancasila sudah diterapkan pada masa …

• a.         orde lama.

• b.         era reformasi.

• c.         orde baru.

• d.         pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Mencegah  dan menghilangkan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, merupakan peran …  dalam mewujudkan good public governance (GPG)  .

• a.         aktor pemerintah.

• b.         aktor swasta

• c.         aktor masyarakat.

• d.         jawaban semua benar.

Hubungan yang hamonis antar ketiga aktor menjadi satu kekuatan untuk menciptakan ….

• a.       government.

• b.       tata kelola pemerintahan yang baik..

• c.       reformasi birokrasi.

• d.       fungsi pemerintahan.

Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus dilakukan secara bertanggungjawab dengan berpegang teguh pada kepentingan masyarakat dan kredibilitas negara. Penyataan ini merupakan ….

• a.       hubungan antara negara  dengan media atau pers.

• b.       hubungan antara negara dengan organisasi kemasyarakatan.

• c.       hubungan antara negara dengan warga negara.

• d.      hubungan antara negara dengan dunia usaha.

Dalam hubungan antara negara dengan partai politik, negara berkewajiban kecuali ….

• a.       untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang partai politik.

• b.       untuk memberikan kebebasan bagi partai politik untuk melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

• c.       untuk memberikan perlakuan yang sama, sederajat, dan adil kepada semua partai politik secara transparan dan akuntabel.

• d.       untuk menciptakan situasi yang memungkinkan dunia usaha mengembangkan usaha secara optimal.

Untuk menyampaikan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar etika yang berlaku secara amanah, transparan, seimbang, profesional dan akuntabel termasuk dalam ….

• a.       hubungan antara negara dengan media atau pers.

• b.       hubungan antara negara dengan lembaga swadaya masyarakat.

• c.       hubungan antara negara dengan dunia usaha..

• d.       hubungan antara negara dengan warga negara.

Negara-negara lain dan lembaga-lembaga internasional dalam melakukan hubungan dan kesepakatan dengan negara Indonesia harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk dalam ….

• a.       hubungan antara negara dengan warga negara.

• b.       hubungan antara negara dengan lembaga swadaya masyarakat.

• c.       hubungan antara negara dengan negara-negara lain dan masyarakat internasional.

• d.       hubungan antara negara dengan dunia usaha.

Good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha merupakan definisi menurut ….

• a.       UNDP.

• b.       Mardiasmo.

• c.       World Bank.

• d.       Sudarmayanti.

Diantara  prinsip-prisnsip tata pemerintahan yang baik atau good governance, ada 3 prinsip  utama  yang saling terkait, yaitu ….

• a.         partisipasi, akuntabilitas, dan penegakan hukum.

• b.         transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

• c.         partisipasi, akuntabilitas, dan pengawasan.

• d.         partisipasi, akuntabilitas, dan profesionalisme.