PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Apa yang menjadi fokus pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih?

• Formalitas

• Integritas

• Legalitas

• Akurasi

• Legalitas dan Akurasi

Kapan Waktu Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih?

• 14 Oktober 2022 - 7 Maret 2023

• 1 Mei 2023 - 18 Juni 2023

• 8 Maret 2023 - 5 April 2023

• 14 Oktober 2022 - 14 Maret 2023

• 7 Februari 2022 - 7 Maret 2023

Kapan waktu pengawasan DPS (Daftar Pemilih Sementara) Pemilu Tahun 2024?

• 14 Oktober 2022 - 7 Maret 2023

• 14 Oktober 2022 - 14 Maret 2023

• 8 Maret 2023 - 5 April 2023

• 8 Maret 2023 - 8 April 2023

Kapan Waktu pengawasan tahapan penyusunan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan)

• 1 Mei 2023 - 1 Juni 2023

• 1 Mei 2023 - 18 Juni 2023

• 1 Mei 2023 - 19 Juni 2023

• 1 Mei 2023 - 21 Juni 2023

Kapan waktu pengawasan tahapan penyusunan DPT (Daftar pemilih Tetap)?

• 19 Juni 2023 - 21 Juni 2023

• 19 Juni 2023 - 22 Juni 2023

• 19 Juni 2023 - 23 juni 2023

• 19 Juni 2023 - 14 Februari 2024

Kapan waktu pelaksanaan pengawasan rekapitulasi dan pengumuman DPT?

• 22 Juni 2023 - 23 Juni 2023

• 22 Juni 2023 - 22 Juli 2023

• 22 Juni 2023 - 22 Agustus 2024

• 22 Juni 2023 - 14 Februari 2024

Manakah yang benar dari pilihan berikut, tentang Kerawanan Penyusunan daftar Pemilih

• Proses Penyusunan daftar sesuai dengan ketentuan

• Hasil Penyusunan DPS/DPSHP/DPT diumumkan

• Penyelenggara tidak menindaklanjuti laporan masyarakat terkait hak pilih

• Hasil coklit rekapitulasi dan penyampaian hasil coklit melalui SIDALIH valid

Berikut ini Langkah Pencegahan Kerawanan Penyusunan daftar Pemilih

• Berkonsultasi dengan Pemerintah, dan mengingatkan Pemerintah serta menghimbau masyarakat untuk melakukan pengaduan ke Pusat Layanan Informasi

• Koordinasi dengan stakeholder dan mengingatkan KPU, PPK, dan PPS, menghimbau masyarakat untuk melakukan pengaduan ke posko pengaduan pengawas pemilu, publikasi media mengenai sosialisasi perlindungan hak pilih

• Kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan partisipasi masyarakatdalam pengawasan tahapan kampanye pemilu

• Koordinasi dengan Pengawas Pemilu, Panwas Kelurahan/Desa untuk diingatkan, menghimbau untuk melakukan pengawsan dan mempublikasikan mengenai sosialisasi

Manakah yang benar terkait Subjek Hukum PPK, PPS, dan KPPS dalam Undang - Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?

• Tidak Melakukan Pelanggaran terkait pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS perbaikan, DPT tambahan

• Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu terkait pemutakhiran Data pemilih, Penyusunan, dan pengumuman DPS, DPS Perbaikan, DPS hasil Perbaikan, DPT, DPT tambahan.

• Menindaklanjuti temuan Bawaslu terkait pemutakhiran Data pemilih, Penyusunan, dan pengumuman DPS, DPS Perbaikan, DPS hasil Perbaikan, DPT, DPT tambahan.

• Beda tafsir antara Penyelenggara Pemilu

Apa kepanjangan dari Divisi HPPH

• Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat

• Hukum Pengawasn Pencegahan, Hubungan Antar Lembaga

• Hukum, Pencegahan, Pengawasan, dan Hubungan Masyarakat

• Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat