Salah satu syarat Perkawinan sesuai UU Perkawinan

• Umur diatas 25 tahun

• Telah memiliki calon pasangan

• Tidak ada paksaan

• Surat Keterangan Berkelakuan Baik

Yang tidak termasuk dasar hukum perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil

• Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai No. SE-11/BC/2014

• Surat Edaran Kepala BKN No. 48/SE/1990

• Keputusan Presiden No. 49 tahun 1991

• Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990

Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat bila memenuhi :

• Izin dari Istri pertama

• Memenuhi minimal 1 syarat alternatif dan 1 syarat kumulatif

• Memenuhi minimal 1 syarat alternatif dan 2 syarat kumulatif

• Memenuhi minimal 1 syarat alternatif dan 3 syarat kumulatif

ASN yang telah melangsungkan perkawinan pertama wajib mengirimkan laporan tertulis paling lambat

• 6 bulan sejak TMT Perkawinan

• 3 tahun sejak TMT Perkawinan

• 1 tahun sejak TMT Perkawinan

• 2 tahun sejak TMT Perkawinan

Apabila kedua pihak yang akan bercerai merupakan ASN, maka

• Masing-masing ASN wajib Memperoleh Izin Tertulis atau Memperoleh Surat Keterangan

• Salah satu ASN wajib Memperoleh Izin Tertulis atau Memperoleh Surat Keterangan

• Masing-masing ASN wajib Memperoleh Izin Suami/Istri

• Salah satu ASN wajib Memperoleh Izin Suami/Istri

ASN yang akan melakukan perceraian, wajib

• Memperoleh Surat Keterangan

• Memperoleh Izin Tertulis atau Memperoleh Surat Keterangan

• Memperoleh Izin dari Suami/Istri

• Memperoleh Izin Tertulis

Yang tidak termasuk alasan yang sah melakukan perceraian

• Salah satu pihak berbuat zina

• Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yg sukar disembuhkan

• Salah satu pihak tidak melaporkan izin perkawinan ke kantor/instansinya

• Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung

Seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang

• Menikah lagi

• Menjadi ASN

• Promosi ke jabatan yang lebih tinggi

• Mutasi ke Kantor yang lebih strategis

Apabila ASN tidak memberitahukan perkawinan pertamanya dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan, maka

• Dijatuhi salah satu hukuman disiplin ringan

• Dijatuhi salah satu hukuman disiplin sedang

• Dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat

• Dijatuhi hukuman pemotongan tunjangan kinerja

Pegawai A ASN Golongan IIIb mengajukan izin perceraian, maka yang berwenang memberikan izin adalah  :

• Kepala KPPBC

• Kepala Kantor Wilayah

• Direktur Jenderal / Sekretaris DJBC

• Menteri / Pejabat di Setjen Kemenkeu