Politik Luar Negeri Indonesia Bebas dan Aktif

Dalam upaya pembebasan Irian Barat, Indonesia menempuh jalur militer setelah dikeluarkannya tiga komando rakyat yaitu. .. .

(a)  

Pilih lah isi dari TRITURA ( Tiga TUntuntan Rakyat)

• Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya

• Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur G30S/PKI

• Pembubaran Kabinet Dwikora

• Turunkan harga pangan

• Turunkan harga sandang

Sistem demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan sistem demokrasi yang dipimpin oleh (a)  

Konsep pemikiran Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin adalah mempersatukan masyarakat Indonesia dari berbagai golongan baik Nasionalis, Komunis dan golongan agama, konsep penyatuan ini dikenal dengan istilah...

(a)  

Kebijakan Menteri Luar Negeri merupakan salah satu landasan ....

• idiil

• konstitusional

• operasional

• ideal

Pada masa  pemerintahan orde baru diterapkan panca usaha tani sehingga Indonesia mampuberswasembada pangan dan mendapatkan penghargaan dari FAO pada tahun 1985, pernyataan dibawah ini yang tidak termasuk dalam panca usaha tani adalah....

• A.  Pemberantasan hama yang tepat
• Pengairan yang cukup
• A.  Pemberantasan hama yang tepat
• perluasan wilayah

Sesaat setelah mengemban Supersemar, Letjen Soeharto mengamankan sejumlah menteri yang dianggap terlibat G 30 S/PKI selanjutnya menyusun kabinet .... menggantikan kabinet ......

• Dwikora, Ampera

• Dwikora, Pembangunan I

• Ampera, Dwikora

• Ampera, Pembangunan I

• Gotong royong, Ampera

Tokoh penggagas Gerakan Non Blok dari Mesir adalah ....

• Gamal Abdul Nasser

• Josep Broz Tito

• Pandit Jawaharlal Nehru

• Kwame Nkrumah

KAA dilaksanakan di kota ....

• Bandung

• Jakarta

• Medan

• Surabaya

Alasan pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 adalah ….

• Penolakan DPR atas Rencana Anggaran Belanja Negara yang diajukan pemerintah

• Penolakan DPR untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum

• Anggota DPR terindikasi sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia

• Terbentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara

• Pembentukan DPR-GR