Kewenangan PPNS

Undang-undang menjadi dasar bagi PPNS DJBC melakukan penyidikan adalah Undang-undang tentang...

• Psikotropika, Narkotika, Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Perindustrian dan Perdagangan

• Kepabeanan, Cukai, Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Perindustrian dan Perlindungan Konsumen

• Kepabeanan, Cukai, Narkotika, Psikotropika, Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Industri Pertahanan dan Perdagangan

• Kepabeanan, Cukai, Narkotika, Psikotropika, Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal dalam Undang-Undang Kepabeanan yang menjadi dasar hukum kewenangan Penyidik PNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penyidikan pidana di bidang kepabeanan, yaitu :

• Pasal 56

• Pasal 63

• Pasal 82

• Pasal 112

Berikut adalah kewenangan-kewenangan yang dimiliki Penyidik PNS Bea dan Cukai, kecuali :

• Mengambil sidik jari orang.

• Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan.

• Menetapkan barang hasil penindakan sebagai Barang Milik Negara

• Melakukan penangkapan, penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai.

Instansi penegak hukum yang diberi kewenangan melakukan penyidikan TPPU antara lain :

• Polri, TNI, Kejaksaan, KPK, Ditjen Pajak, DJBC, Bakamla.

• Polri, KPK, Ditjen Pajak, DJBC, Kejaksaan, BNN

• Polri, KPK, Ditjen Pajak, DJBC, Kejaksaan, Perindustrian.

• Semua Penyidik yang menangani TPA

Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat mengehentikan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Syarat penghentian penyidikan tersebut adalah setelah yang bersangkutan membayar.....

• Denda sebesar empat kali dari bea masuk yang tidak atau kurang dibayar

• Bea masuk yang tidak atau kurang dibayar ditambah denda sebesar empat kali dari bea masuk yang tidak atau kurang dibayar

• Denda sebesar sepuluh kali dari bea masuk yang tidak atau kurang dibayar

• Bea masuk yang tidak atau kurang dibayar ditambah denda sebesar sepuluh kali dari bea masuk yang tidak atau kurang dibayar

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali :

• Trade Facilitator

• Human Protector

• Industrial Assistance

• Revenue Collector

Pasal dalam Undang-Undang Kepabeanan yang menjadi dasar hukum DJBC

melakukan penindakan atas barang terkait tindakan terorisme dan kejahatan

lintas negara adalah :

• Pasal 63

• Pasal 64

• Pasal 64A

• Pasal 65

Berikut adalah Undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Penyidik PNS

Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan, kecuali Undang-undang tentang…

• TPPU

• Perindustrian

• Narkotika

• Tindak Pidana Terorisme

Pasal dalam Undang-Undang Cukai yang menjadi dasar hukum kewenangan Penyidik PNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penyidikan pidana di bidang cukai, yaitu :

• Pasal 56

• Pasal 63

• Pasal 82

• Pasal 112

Pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang menjadi dasar hukum kewenangan Penyidik PNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penyidikan pidana di bidang Narkotika, yaitu :

• Pasal 56

• Pasal 63

• Pasal 82

• Pasal 112