OTODA

Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini adalah...

• UU No 22 tahun 1999

• UU No 32 tahun 2004

• UU No 23 tahun 2014

• UU No 12 tahun 2011

Di bawah ini yang bukan merupakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah

• Asas desentralisasi

• Asas dekonsentrasi

• Asas tugas pembantuan

• Asas akuntabilitas

Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah dinamakan

• Tugas Pembantuan

• Dekonsentrasi

•  Desentralisasi

• Medebewind

Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada beberapa kewenangan yang tetap menjadi milik pemerintah pusat kecuali

• agama

• pertahanan dan keamanan

• moneter-fiskal

• perencanaan pembangunan daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah...

• Pasal 20 ayat (2)

• Pasal 4 ayat (1)

• Pasal 1 ayat (1)

• Pasal 18 ayat (1)

Di bawah ini yang bukan merupakan unsur perangkat daerah adalah ...

• Inspektorat

• Dinas

• Kecamatan

• Desa

Berikut ini adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah, kecuali

• retribusi

• dana perimbangan

• pajak daerah

• laba BUMD

Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu bedasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu adalah

• dana alokasi umum

• dana alokasi khusus

• dana insentif daerah

• dana perimbangan

Lembaga pengawas eksternal pelayanan publik adalah...

• Inspektorat

• Kepala Daerah

• Ombudsman

• DPRD

Berikut adalah jenis urusan pemerintahan, kecuali

• absolut

• primer

• umum

• konkuren