LEMBAGA NEGARA

Hak untuk mengajukan usul rancangan undang- undangatau peraturan daerah

• Hak Budget

• Hak Inisiatif

• Hak Angket

• Hak Imunitas

Hak DPR dalam perencanaan RAPBN, pembahasan RAPBN, persetujuan atau tidak persetujuan RAPBN menjadi APBN, pengawasan pelaksanaan APBN, dan penerimaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN merupakan Hak .....

• Hak Budget

• Hak Inisiatif

• Hak Interpelasi

• Hak Imunitas

Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, disebut hak...

• Hak Angket

• Hak Inisiatif

• Hak Imunitas

• Hak Interpelasi

Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara disebut hak ...

• Hak Interpelasi

• Hak Insiatif

• Hak Budget

• Hak Angket

Hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan merupakan hak....

• Hak Imunitas

• Hak Inisiatif

• Hak Budget

• Hak Interpelasi

Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan /atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya adalah

• MPR

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Komisi Yudisial

MA sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dan sekaligus pemegang kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum kepadaa presiden dalam pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Kewenangan tersebut disebut sebagai ......

• Amnesti

• Grasi

• Abolisi

• Rehabilitasi

MA sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dan sekaligus pemegang kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum kepadaa presiden dalam penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Kewenangan tersebut disebut ....

• Amnesti

• Grasi

• Abolisi

• Rehabilitas

MA sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dan sekaligus pemegang kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam mengampuni perbuatan yang bersangkutan. Kesalahan orang yang bersangkutan tetap ada, namun hukuman pidananya saja yang dihilangkan.Kewenangan tersebut disebut ....

• Amnesti

• Grasi

• Abolisi

• Rehabilitas

MA sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dan sekaligus pemegang kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam tindakan pemenuhan hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Kewenangan tersebut adalah ....

• Amnesti

• Grasi

• Rehabilitasi

• Abolisi