Kuliah PUU

“Indonesia adalah negara hukum” disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal :

• 1 ayat 1

• 1 ayat 2

• 1 ayat 3

• 1 ayat 4

Dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah :

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Teori Hirarki Norma yang dikenal dengan Stuffentheorie diperkenalkan oleh :

• Adolf Merkl

• Hans Nawiasky

• Hans Kelsen

• John Locke

Tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi adalah :

• Peraturan Presiden

• TAP MPR

• UUD 1945

• Pancasila

UUD 1945 dapat diubah dan ditetapkan oleh :

• Rakyat

• DPR

• MPR

• DPR dan Presiden

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam ihwal kegentingan yang memaksa adalah :

• Peraturan Presiden

• Peraturan Pemerintah

• Undang-Undang Darurat

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pengujian Undang-Undang dilakukan oleh :

• DPR

• Presiden

• Mahkamah Konstitusi

• MPR

Badan yang berwenang membentuk Undang-Undang adalah :

• Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

• Eksekutif dan Legislatif

• Legislatif dan Yudikatif

• Legislatif

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan pada tahun :

• 1998

• 2003

• 2001

• 2004

Program legislasi nasional adalah :

• perencanaan pembentukan Undang-Undang

• sosialisasi Undang-Undang

• penyusunan Rancangan Undang-Undang

• kegiatan penjaringan aspirasi publik dalam pembentukan Undang-Undang