Pelaksanaan Keuangan

Perencanaan dan pelaksanaan APBD harus sesuai pedoman klasifikasi APBD dan dalam pelaksanaan harus sesuai dengan DPA. Namun demikian, masih dimungkinkan terjadi pengeluaran atas Beban APBD yang belum sesuai dengan ketentuan terkait penganggaran antara lain, kecuali:

• Kesalahan klasifikasi belanja

• Realisasi pengeluaran yang tidak tersedia anggarannya (voorfinancing) dan tidak termasuk pengeluaran yang mendesak atau darurat

• Kesalahan peruntukan atas belanja

• Penganggaran dan realisasi APBD mengikuti ketentuan batasan alokasi dalam ketentuan perundang-undangan (mandatory spending)

Pemerintah Daerah masih sangat dimungkinkan salah dalam memedomani peraturan tersebut sehingga masih terjadi kesalahan dalam penetapan klasifikasi belanja. Beberapa kesalahan terkait klasifikasi belanja antara lain, kecuali:

• Realisasi Belanja yang Menghasilkan Aset Tetap dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa

• Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Aset Tak Berwujud dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa

• Realisasi atas Belanja Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa

• Realisasi atas Belanja Bahan Habis Pakai (Persediaan) dianggarkan pada Belanja Modal

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu, kecuali

• pergeseran antar organisasi

• pergeseran antar program

• pergeseran antar objek dalam jenis yang sama

• pergeseran antar kegiatan

Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut, kecuali

• Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD

• Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji

• Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 20% untuk belanja infrastruktur daerah

• Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, kecuali

• kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan

• kecukupan bukti

• kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan

• efektivitas SPI

Biaya untuk pengembangan situs web dapat diakui sebagai aset tak berwujud apabila

• Dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga

• Apabila dikembangkan sendiri, harus memenuhi persyaratan pengakuan aset tak berwujud yang berasal dari pengembangan

• Apabila dikembangkan sendiri, harus dibuat dengan kemampuan keahlian sendiri

• a dan b benar

Contoh Properti Investasi, kecuali:

• Tanah yang dikuasai dengan tujuan kenaikan nilai

• Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis

• Bangunan yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas & disewakan kepada pihak lain

• Bangunan yang belum terpakai dan untuk disewakan kepada pihak lain

Properti investasi disajikan dalam line item tersendiri yaitu

• diklasifikasikan dalam kelompok aset tetap

• diklasifikasikan dalam aset lainnya

• diklasifikasikan dalam aset non lancar

• diklasifikasikan dalam aset lancar

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan, kecuali:

• Dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap

• Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan

• Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi

• Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi aset tetap

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam

• Belanja modal dalam periode terjadinya

• Belanja barang dan jasa dalam periode terjadinya

• Surplus/Defisit dalam periode terjadinya

• Persediaan dalam periode terjadinya