LATIHAN CAT CALON PPS PEMILU 2024 PART 1

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah:

• Bawaslu

• Bawaslu dan KPU

• Bawaslu, KPU dan KPI

• KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah:

• Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat besar

• Indonesia belum memiliki lembaga pengawas pemilu

• Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair

• Standar pemilu demokratis yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu

Struktur kelembagaan di lembaga pengawas pemilu adalah:

• Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS

• Bawaslu Provinsi,Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa

• Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota

• Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS

Menurut konstitusi, siapa yang punya kewenangan melantik dan dapat memberhentikan presiden dan/wakil presiden?

• Hak angket dan interpelasi DPR RI

• Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

• Pemilu secara langsung yang telah dilaksanakan setiap 5 tahun sekali

• Majelis Permusyawaratan Rakyat Jawaban

Berapa jumlah seluruh anggota DPD berdasarkan UUD 1945?

• 4 orang setiap provinsi

• Tidak melebihi 50 persen jumlah anggota DPR RI

• Tidak melebihi 30 persen jumlah anggota DPR RI

• Tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR RI

Kapan dan siapa yang menetapkan UUD 1945?

• Pada tanggal 16 Agustus 1945, oleh BPUPKI

• Pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh BPUPKI

• Pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh BPUPKI

• Pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh PPKI

Yang tidak termasuk dalam definisi Pemilu adalah?

• Pemilihan umum untuk memilih presiden dan Wakil Presiden

• Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

• Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah

• Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (PERPU), seperti:

• PERPU No. 1 Tahun 2013 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

• PERPU No. 4 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

• PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

• PERPU No. 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Dalam perubahan Undang-undang Dasar, hal apa yang tidak boleh dilakukan perubahan?

• Dasar Negara dan sistem kenegaraan

• Sistem kewarganegaraan

• Sistem Negara dan pemerintahan

• Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

Amandemen UUD 1945 yang keempat ditetapkan dan disahkan dalam sidang umum MPR, pada:

• 10 Agustus 2001

• 10 Agustus 2001

• 10 Agustus 2002

• 18 Agustus 2002