zz kpu

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?

• a. Pasal 9 ayat (1)

• b. Pasal 9 ayat (2)

• c. Pasal 10 ayat (1)

• d. Pasal 10 ayat (2)

• e. Pasal 10 ayat (3)

2. Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan...

• a. Prinsip-prinsip check and balances

• b. Sistem proporsional terbuka

• c. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance)

• d. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak

• e. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan

3. Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK?

• a. Petugas Pemungutan Kecamatan

• b. Panitia Pemungutan Kecamatan

• c. Panitia Pemilihan Kecamatan

• d. Petugas Pemilihan Kecamatan

• e. Panitia Pemilu Kecamatan

4. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni ....

• a. 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara

• b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara

• c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara

• d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara

• e. 8 bulan sebelum dan 3 bulan setelah hari pemungutan suara

5. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum diatur dalam ....

• a. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

• b. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

• c. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

• d. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

• e. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Etik Penyelenggara Pemilu

6. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

• a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;

• b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• c. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;

• d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan

• e. menetapkan calon camat yang telah memenuhi persyaratan;

7. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama…

• a. 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

• b. 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

• c. 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

• d. 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

• e. 7 (tujuh) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

8. Dalam hal anggota KPU Provinsi dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan...

• a. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah diputuskan oleh DKPP

• b. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu provinsi

• c. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat surat keterangan dari Pengadilan Negeri

• d. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi

9. Penggantian antarwaktu anggota KPU yang berhenti dilakukan dengan ketentuan …

• a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

• b. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tim seleksi

• c. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya sesuai usulan presiden

• d. dilakukan seleksi ulang

10. Anggota KPU Provinsi berhenti antar waktu karena….

• a. diberhentikan dengan tidak hormat

• b. melakukan pelanggaran

• c. tidak menghadiri pleno

• d. mendapatkan peringatan keras dari DKPP