PPKN kelas X unit 6

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang benar yaitu:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan MPR;

3. UU/Perppu;

4.  Peraturan Presiden;

5. Peraturan Daerah Provinsi;

6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

• a. 1,2,,3,4,5, dan 6

• b. 1,2,3,6,5, dan 4

• c. 1,3,4,5,2,dan 6

• d. 1,4,5,2,6 dan 2

Siapa yang berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

• a. Presiden

• b. DPR

• c. MPR

• d. Presiden dan MPR

Bagaimana hubungan yang seharusnya antar peraturan perundang-undangan?

• a. Seharusnya masing-masing produk perundang-undangan saling tumpang tindih.

• b. Seharusnya masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi.

• c. Seharusnya masing-masing produk perundang-undangan menentang.

• d. Seharusnya masing-masing produk perundang-undangan saling kolaborasi.

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu

• a. Peraturan Presiden

• b. UUD NRI 1945

• c. Undang Undang

• d. Peraturan Perundang-undangan

Mengapa antarproduk perundang-undangan nasional dan daerah diperlukan sinkronisasi atau harmonisasi?

• a. Karena sebagai satu kesatuan hukum harus saling mendukung, menjadi legitimasi dan arah bagi pembangunan Indonesia.

• b. karena produk hukum semua harus sama

• c. karena tidak boleh bertentangan dengan daerah

• d. karena agar tidak terjadi kesalahpahaman

Mengapa pembenahan kualitas perundang-undangan (regulasi) diperlukan ?

• a. guna pemerataan pembangunan daerah

• b. agar dapat menjadi sumber hukum yang jelas

• c. agar sesuai dengan tatanan yang ada

• d. agar mendukung pencapaian prioritas pembangunan Indonesia

Seharusnya masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi, sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Namun, nyatanya ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya yaitu, kecuali:

• a. tidak sinkron antar perencanaan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan.

• b. Terdapat peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur.

• c. Peraturan perundang undangan daerah dan pusat yang tumpang tindih

• d. antar perundang-undangan saling melengkapi

Hukum dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional yaitu....

• a. Peraturan Pemerintah

• b. Peraturan Presiden

• c. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• d. undang-undang

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh .......

• a. DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur

• b. DPRD Provinsi dengan persetujuan Presiden

• c. DPRD Kota dengan persetujuan Gubernur

• d. DPRD Provinsi dengan persetujuan Bupati/ Walikota

Berikut yang tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah

• a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

• b. Keppres

• c. UU/Perppu

• d. Ketetapan MPR