QUIZ 1 HK ACARA PERDATA M. HADYAN

pernyataan di bawah ini yang menunjukkan defenisi hukum acara perdata adalah

• Aturan formil yang memuat bagaimana seseorang harus bertindak di hadapan pengadilan untuk menegakkan hukum perdata materil

• Aturan materil yang memuat ketentuan bagaimana seseorang harus bertindak di hadapan pengadilan untuk menegakkan hukum acara perdata

• hukum materil dalam bidang hukum perdata untuk menegakkan hukum formil

Berikut ini yang termasuk dalam fungsi hukum acara perdata, kecuali

• menegakkan hukum dan mencari keadilan yang dibutuhkan masyarakat

• menegakkan dan mempertahankan hukum perdata materil

• mencari kebenaran yang hakiki untuk menjawab permaslahan di masyarakat

• menegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berikut ini sumber-sumber hukum acara perdata, kecuali

• HIR (Hetherzine Indonesich Reglement) atau Reglemen Indonesia Baru, Staatblad 1848.

• RBg (Reglemen Buitengwesten) Stb 1927 No. 277.

• Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana

• Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Berikut ini yang bukan merupakan asas dalam hukum acara perdata, kecuali

• hakim bersikap pasif

• hakim bebas untuk mendengar para pihak atau salah satu pihak saja

• sidang wajib tertutup untuk umum

• hakim tidak terikat dengan peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan putusan

Maksud dari asas hakim bersifat menunggu adalah

• hakim meminta perkara dari pengadilan yang lebih tinggi

• hakim memberikan jaminan akan memberikan kemenangan kepada salah satu pihak dalam perkara

• inisiatif berperkara berasal dari para pihak yang berkepentingan

• hakim sebagai pemeriksa dan pemutus perkara

BERIKUT INI PERNYATAAN YANG BENAR TERKAIT DENGAN LEMBAGA PERADILAN, KECUALI

• Peradilan Umum Menangani perkara pidana dan perdata secara umum.

• Pengadilan Agama menangani perkara perdata semua umat bergama

• Pengadilan Tata Usaha Negara menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum perdata.

• Pengadilan Militer menangani perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata bagi kalangan militer.

A INGIN MENGGUGAT B KARENA MELANGGAR PERJANJIAN, KEMANAHKAH GUGATAN TERSEBUT DIAJUKAN A

• PENGADILAN NEGERI TEMPAT TINGGAL A

• PENGADILAN NEGERI TEMPAT TINGGAL B

• PENGADILAN NEGERI DI SELURUH INDONESIA

• PENGADILAN TINGGI TEMPAT TINGGAL B

A (ISLAM) DAN B (NON-MUSLIM) ADALAH PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TELAH MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN SECARA AGAMA ISLAM. KEMUDIAN A MENGETAHUI B TELAH BERSELINGKUH DAN INGIN MNCERAIKANNYA, KEMANAKAH A MENGGUGAT B

• PENGADILAN NEGERI TEMPAT TINGGA B

• PENGADILAN AGAMA TEMPAT TINGGAL A

• PENGADILAN NEGERI TEMPAT TINGGAL A

• PENGADILAN AGAMA TEMPAT TINGGAL B

A (TINGGAL DI JAKARTA UTARA) DAN B (TINGGAL DI MEDAN) BERSENGKETA ATAS KEPEMILIKAN TANAH YANG BERADA DI KOTA LUBUK PAKAM, A BERENCANA MENGGUGAT B, KE PENGADILAN MANAKAH GUGATAN DIAJUKAN SI A

• PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

• PENGADILAN NEGERI MEDAN

• PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM

• DAPAT KE SEMUA PENGADILAN NEGERI

BERIKUT PENGADILAN YANG MASUK KE DALAM LINGKUP PERADILA UMUM, KECUALI

• PENGADILAN TIPIKOR

• PENGADILAN ANAK

• PENGADILAN PERIKANAN

• PENGADILAN NIAGA

• PENGADILAN PERDATA