SUSUNAN ORGANISASI PPAT 2022

Kementerian Agraria pertama kali dibentuk pada Tahun 1955, berdasarkan. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955, sebelum tahun 1955 urusan di bidang pertanahan diselenggerakah oleh :

• A. Kantor Jawatan Pendaftaran Tanah pada Departemen Kehakiman.

• B. Kantor Urusan Agraria , dibawah pengawasan Departemen Dalam Negeri;

• C. Kantor Urusan Agraria pada Departemen Kehakiman;

• D. Kantor Jawatan Land Use, pada Departemen Kehutanan;

• E. Kantor jawatan Land Reform pada Departemen Dalam Negeri.

Kementerian Agraria Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1955, memperkuat posisi Urusan dibidang Agraria yang terpisah dari :

• A. Departemen Dalam Negeri,

• B. Departemen Kehakiman,

• C. Departemen Pertanian,

• D. Departemen Kehutanan.

• E. Departemen transmigrasi.

Undang Undang Pokok Agraria Lahir pada tahun 1960, Lembaga yang mengurusi bidang Agraria pada masa itu adalah :

• A. Kementerian Agraria Republik Indonesia,

• B. Kementerian Dalam Negeri

• C. Departemen Agraria,

• D. Departemen Pertanian dan Agraria,

• E. Kementerian Pertanian dan Agraria

Pengaturan tentang PPAT pertama kali diterbitkan pada Era Orde lama sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Sebutkan Peraturan yang mengatur tentang PPAT dan Bentuk Akta PPAT dimaksud :

• A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1961 dan Nomor 11 Tahun 1961.

• B. Peraturan Menteri Agaria Nomor 10 Tahun 1961.

• C. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 11 tahun 1961 jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 4 Tahun 1963.

• D. Jawaban A dan C ,benar

• E. Jawaban B dan C, benar

Pada masa Trasnsisi dari era orde lama menuju Orde baru dari tahun 1965 menuju tahun 1966, Oleh pemerintahan Oerde Baru , dilakukan penciutan secara kelembagan tehadap Departemen Agraria, dengan alasan untuk mencapai efisiensi dan penyederhanaan Organisasi, dan kewenangannya ditambah dan digabung dengan Direktorat bidang Transmigrasi. Sehinga Nama Lembaganya menjadi :

• A. Direktorat Jenderal Agraria dibawah Departemen Dalam Negeri,

• B. Direktorat Jenderal Agraria dan Trasmigrasi dibawah Departemen Dalam Negeri ,

• C. Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi , dibawah Departemen Transmigrasi

• D. Direktorat Agraria dan Transmigrasi , dibawah Departemen Dalam Negeri.

• E. Direktorat Agraria dan Transmigrasi , dibawah Departemen Transmigrasi

Pada Era Orde Baru, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993, tugas Kepala Badan Pertanahan Nasional sejak saat itu dirangkap oleh Menteri Negara Agraria. Kedua lembaga tersebut dipimpin oleh satu orang , dengan penyebutan dan pembagian tugas, sebagai berikut:

• A. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional.

• B. Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional, .

• C. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Menteri Negara Agraria berkonsentrasi merumuskan kebijakan yang bersifat koordinasi, sedangkan BPN lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat operasional.

• D. Jawaban A dan C benar.

• E. Jawaban B dan C benar

Sebutkan Produk hukum dari Badan Pertanahan Nasional pada Era Orde baru yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang saat ini masih berlaku, adalah :

• A. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

• B. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

• C. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

• D. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

• E. Peraturan Menteri Muda Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Pada Era Reformasi, masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999, Kementerian Negara Agraria dibubarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, sehingga kelembagaan tersebut hanya tinggal Badan Pertanahan Nasional, yang dipimpin oleh :

• A. Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang dirangkap oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

• B. Kepala Badan Pertanahan Nasional dirangkap oleh Menteri dalam Negeri.

• C. Pelaksanaan pengelolaan pertanahan sehari-harinya dilaksanakan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.

• D. Jawaban A dan C benar.

• E. Jawaban B dan C benar

Pada Era Reformasi, terdapat kebijakan mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Kebijakan Nasional di bidang pertanahan, yang memposisikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang menangani kebijakan nasional di bidang pertanahan. Sebutkan Kebijakan Presiden yang menjadi landasan penguatan Lembaga BPN tersebut yaitu:

• A. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dan,

• B. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dan,

• C. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di bidang pertanahan,

• D. Jawaban A dan C benar,

• E. Jawaban B dan C benar

Sebutkan yang benar produk hukum pada era reformasi tahun 2006 yang terkait dengan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Jabatan PPAT yang saat ini masih berlaku:

• A. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional No 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Akta Tanah

• B. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional No 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Akta Tanah

• C. Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Akta Tanah

• D. Peraturan Menteri Dalam Negeri / Kepala Badan Pertahanan Nasional No 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Akta Tanah

• E. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Akta Tanah