Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin

Selama berlakunya Demokrasi liberal antara tahun 1950-1959 keadaan politik bangsa Indonesia pada dasarnya belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti menyebabkan program kerja kabinet tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik bersaing dan saling menjatuhkan. Berdasarkan pada keadaan yang demikian dapat dilihat bahwa pada masa Demokrasi Liberal kegagalan mencapai kestabilan politik disebabkan karana….

• Keinginan Presiden Soekarno untuk segera menerapkan Demokrasi Terpimpin

• Partai-partai politik cenderung mengutamakan keinginan kelompok masing-masing

• Keadaan keamanan nasional yang tidak stabil akibat adanya upaya disintegrasi bangsa

• Muncul perbedaan pandangan terkait dengan pelaksanaan kembali UUD 1945

• Adanya upaya dari pihak asing untuk ikut campur dalam politik Indonesia

Setelah menganggap Demokrasi Lebiral sebagai sebuah sistem yang gagal, pada akhirnya Presiden Soekarno menawarkan Konsepsinya untuk menyelesaikan masalah krisis-krisis politik kewibawaan pemerintah yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Presiden Soekarno pada hasil Pemilu 1955. Berdasarkan ilustrasi tersebut, berikut yang merupakan harapan Presiden Soekarno terhadap hasil Pemilu 1955 adalah…

• Hasil pemilu 1955 dapat membentuk dewan konstituante yang dapat menyelesaikan krisis politik di Indonesia

• Tercapianya sebuah sistem demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia

• Hasil pemilu 1955 diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik

• Tercapainya keinginan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945

• Terlaksananya sistem pemerintahan yang baru yaitu Demokrasi Terpimpin

Pada tanggal 6 Mei 1957 Presiden Soekarno membetuk Dewan Nasional. Melalui panitia perumus Dewan Nasional itulah yang pada akhirnya memunculkan usulan secara tertulis oleh Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution tentang pemberlakuaan kembali UUD 1945. Jika merujuk dari peristiwa tersebut, pada dasarnya keterkaitan antara Pembentukan Dewan Nasional dengan keinginan Presiden Soekarno untuk mengatasi krisis politik pada masa itu adalah…

• Pembentukan Dewan Nasional adalah langkah pertama Presiden Soekarno untuk mewujudkan konsepsi Demokrasi Terpimpin

• Pembentukan Dewan Nasional adalah upaya Presiden Soekarno untuk merumuskan kembali UUD pengganti UUDS

• Sebagai upaya untuk mendukung konstituante agar secepatnya dapat melaksanakan tugasnya menyelesaikan konstitusi negara

• Pembentukan Dewan Nasional sebagai upaya mewadahi usulan Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution tentang pemberlakuaan kembali UUD 1945

• Upaya untuk menyelesiakan krisis kewibawaan pemerintah yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet

Setelah membentuk Dewan Nasional, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk mewujudkan konsepsinya mengenai Demokrasi Terpimpin adalah mengeluarkan keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Keputusan tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPR dan Dewan Konstituante. Alasan Presiden Soekarno menyampaiakn keputusan tersebut kepada Dewan Konstituante adalah…

• Adanya desakan dari Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution

• Kepercayaan Presiden Soekarno kepada kabinet yang sudah menurun

• Adanya tekanan kepada Presiden Soekarno untuk segera menyampaikan keputusan tersebut kepada Dewan Konstituante

• Dewan Konstituante merupakan pihak yang berwenang untuk menetapkan UUD

• Sebagai upaya untuk menyuarakan keinginan Presiden Soekarno secara konstitusional

Di depan Dewan Konstituante Presiden Soekarno menyampaikan amanatnya terkait kembali ke UUD 1945. Dalam amanatnya Presiden Soekarno menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada jiwa revolusi dan mendengarkan amanat penderitaan rakyat. Melihat upaya tersebut mengapa Presiden Soekarno berkeinginan untuk kembali pada UUD 1945 adalah…

• Dewan konstituante yang selalu gagal dalam merumuskan konstitusi yang baru

• Adanya desakan dari Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution

• Sebab UUD 1945 sesuai dengan konsepsi yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno

• Upaya untuk menyelesiakan krisis kewibawaan pemerintah yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet

• UUD 1945 akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan

Pada tanggal 3 Juni 1959 sidang Dewan Konstituante memasuki masa reses. Namun hal tersebut memunculkan masalah baru sebab beberapa fraksi dalam anggota Dewan Konstituante menyatakan tidak akan menghadiri sidang kecuali untuk membubarkan konstituante. Kondisi yang demikian disebabkan karena…

• Tidak disepakatinya usulan Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945

• Dewan Konstituante telah mencapai kuorum untuk menerapkan Demokrasi Terpimpin

• Anggota konstituante gagal menyepakati konstitusi negara

• Adanya konflik politik yang semakin panas antar partai

• Munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI

Kepala Staf Angakata Darat (KSAD) selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu), A. H. Nasution mengeluarkan PEPERPU/040/1959 atas nama pemerintah yang berisi larangan adanya kegiatan politik, termasuk menunda semua sidang Dewan Konstituante yang berlaku mulai 3 Juni 1959 pukul 06.00 Pagi. Latar belakang diberlakukannya aturan tersebut jika dilihat dari kondisi politik dan keamanan saat itu adalah…

• Munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI

• Adanya upaya dari pihak asing untuk ikut campur dalam politik Indonesia

• Adanya konflik politik yang semakin panas antar partai

• Sebagai upaya untuk menyelesiakan krisis kewibawaan pemerintah

• Mencegah munculnya ekses politik akibat ditolaknya usulan kembali ke UUD 1945

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno melalui sebuah pidato singkat membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 3 ketentuan pokok, yaiti:

1) Pembubaran Konstituante

2) Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945

3) Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)

Merujuk dari isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 diatas, salah satu latar belakang dikeluarkannya dekret tersebut adalah…

• Kegagalan Dewan Konstituante menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia

• Demokrasi Liberal dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia

• Adanya tawaran konsepsi baru dari tokoh politik dan tokoh militer

• Keinginan Presiden Soekarno untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia

• Munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 secara resmi Indonesia telah menganut sistem Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal/parlemeneter karena pada masa Demokrasi Parlementer kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh partai. Melihat dari penamaan Demokrasi terpimpin merujuk pada….

• Mengadopsi sistem pemerintahan dari negara lain yang dianggap sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia

• Di Indonesia pada masa tersebut sangat mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno

• Merujuk pada konsep sebagai sebuah negara yang bersifat sentralistik

• Berpijak pada satu konstitusi yang diterapkan yaitu UUD 1945

• Keputusan sistem pemerintahan yang disepakati oleh tokoh politik dan tokoh militer

Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa yang penuh dengan konfrontasi. Presiden Soekarno menganggap perjalanan revolusi Indonesia belumlah selesai. Hal ini tercermin dalam salah satu pidatonya yang dijadikan Manifesto Politik Republik Indonesia yaitu…

• Nawaksara

• Indonesia Menggugat

• Jalannya Revolusi Kita

• Penemuan Kembali Revolusi Kita

• To Build teh World a New