Pilihlah pernyataan yang benar di bawah ini:

Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari komisi pemilihan umum

Komisi Independen Pemilihan (KIP) bukan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah penyelenggara pemilu di dua daerah istimewa, yaitu Daerah Istimewa Nanggro Aceh Darussalam dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Komisi Independen Pemilihan (KIP) diseleksi dan dipilih langsung oleh DPR RI

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bertanggungjawab langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Berdasarkan Undang Undang nomer 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebutan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten/Kota di provinsi Aceh adalah:

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK)

Dewan Perwakilran Rakyat Aceh Kabupaten (DPRAK)

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Dewan Perwakilan Istimewa Rakyat Aceh (DPRIA)

Dewan Perwakilran Rakyat Kehormatan (DPRK)

Equality before the law sebagai salah satu ciri negara hukum, mempunyai pengertian:

Persamaan hukum dalam pemerintahan

Kesamaan dalam perlindungan hukum

Manusia mempunyai harkat dan derajat yang sama

Pemerintah dalam arti sempit mencakup….

Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri

Presiden, Wakil Presiden, dan DPR

Perbedaan bentuk Pemerintah Republik dengan Monarki adalah :

struktur organisasi pemerintahannya

cara menunjuk anggota lembaga negara

Pokok- pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia setelah Amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut, kecuali:

Parlemen di Indonesia menganut sistem unikameral, dimana Manjelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai kedudukan paling tinggi.

Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.

Bentuk pemerintahan adalah negara republik, sedangkan untuk sistem pemerintahan yaitu presidensial.

Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Ketaatan dan kesetiaan seseorang yang harus diserahkan kepada bangsa dan negaranya merupakan pengertian dari:

berani mati untuk bangsa dan negara

Berdasarkan naskah UUD 1945 hasil amandemen ke-4 pasal 6A, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan:

dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat

Melalui pemilu dengan ketetapan MPR dan DPR

melalui pemilihan secara demokratis

melalui pemilu demokratis yang dilaksanakan secara serentak

melalui pemilihan langsung yang demokratis

Pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat dinyatakan dan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih jika:

Memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden

Memperoleh sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah Provinsi di Indonesia

Partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional

Yang tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:

Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Memutus pembubaran partai politik;

Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apa kewenangan tambahan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2011?

Memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Memutus perselisihan antara sesama calon anggota legislatif;

Memutus sengketa perebutan kursi antara sesama calon legislatif dalam satu partai;

Memutus perselisihan antara calon gubernur, bupati, walikota dan calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota;

Memutuskan dan menetapkan perolehan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang inkrah.

Di bawah ini adalah kewajiban KPU Kabupaten/Kota, kecuali….

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;

Menyempaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat

Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

Persyaratan untuk menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota antara lain, kecuali….

Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar

Warga Negara Indonesia (WNI) berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil

Tidak menjadi anggota Partai Politik

Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalah gunaan narkotika

Mana pernyataan di bawah ini yang tidak tepat?

KPU Kabupaten/Kota memilih dan menetapkan Sekretaris PPK dengan Keputusan bersama Kepala Daerah dan Ketua KPU Kabupaten/Kota

Salah satu tugas PPK adalah menerima dan menyampaikan daftar pemilih ke KPU Kabupaten/Kota

Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota

Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.

Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017, maka:

Permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.

Dapat dirubah oleh DPR melalui rapat dengan pendapat, sehingga tidak bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017

Dapat di judicial review ke Mahkamah Konstitusi

Pengujiannya dapat dilakukan melalui sidang DPR sebagai pembuat Undang-Undang, dan Mahkamah Agung

Pengujian Peraturan KPU dilakukan bersama oleh Bawaslu dan Mahkamah Agung

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemilihan dilakasanakan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:

Tahapan pelaksanaan dan tahapan penyelenggaraan

Tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan

Tahapan perencanaan dan tahapan penyelengaraan

Tahapan awal dan tahapan pelaksanaan

Tahapan persiapan dan tahapan penyelengaraan

Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah sebagai berikut, kecuali:

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;

belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Warga negara Indonesia yang dapat menggunakan hak memilih adalah, kecuali:

Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih, pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Harus terdaftar sebagai pemilih;

Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih, pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap

Yang dimaksud dengan peserta pemilihan menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, adalah:

Pasangan calon perseorangan yang didukung partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik

Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang didukung oleh gabungan partai politik dan KTP sejumlah orang

Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik

Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang

Pilihlah pernyataan yang tidak benar di bawah ini:

Pada tahun 2024 nanti, Indonesia akan melaksanakan Pemilu yang ke-12

Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955

Pelaksanaan Pemilu yang kedua adalah tahun 1971

Pemilihan Presiden dan wakil presiden melalui Pemilu secara langsung yang pertama dilaksanakan pada tahun 2004

Presiden pertama yang dipilih melalui pemilu secara langsung adalah Susilo Bambang Yudhoyono

Pemilu pertama tahun 1955 dilaksanakan untuk memilih:

Presiden, MPRS, dan Konstituante

Presiden, DPR, dan Konstituante

Presiden, DPR, MPRS, dan Konstituante

Pilihlah pernyataan yang paling benar di bawah ini:

Pemilu 1999 menggunakan sistem proporsional dengan daftar stelsel tertutup dan diikuti oleh 48 partai politik

Pemilu 2004 menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 24 partai politik

Pemilu 2009 menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh

Standar dan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara di bawah ini adalah benar, kecuali….

Segel yang digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara, dibuat menggunakan kertas stiker HVS dan tahan sobek.

Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks untuk menjamin keasliannya.

Tinta (tanda khusus bagi pemilih yang telah memberikan suara di TPS) harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

TPS yang dibuat untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos, disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, yang terdiri atas: paku untuk mencoblos; bantalan/alas coblos; dan tali pengikat alat coblos

Manakah pernyataan yang tepat mengenai jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan suara di TPS….

Bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah

Tinta paling banyak 1 (satu) botol

Kotak suara sebanyak 2 (dua) buah pada setiap TPS untuk setiap jenis pemilihan

Alat coblos sebanyak 2 (dua) buah untuk masing-masing bilik suara

Jumlah pengadaan surat suara sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah:

Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih Tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih Tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU, serta surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus.

a. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) di setiap TPS.

Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS, serta surat suara pemungutan suara ulang sebanyak 2.000 surat suara yang diberi tanda khusus.

Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 3 % (tiga koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.

Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih Tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih Tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU, serta surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus.

Untuk pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat:

dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih

Untuk mempermudah pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih, KPU memiliki sebuah aplikasi yang bernama SIDALIH. Apakah kepanjangan dari SIDALIH?

Sistem Informasi Daerah Pemilihan

Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih

Sistem Informasi Pendaatan Data Pemilih

Data yang digunakan dalam menyusun daftar pemilih adalah:

DP4 disandingkan dengan DPT pemilu terakhir yang dimutakhirkan

DPT pemilu terakhir yang dimutakhirkan dengan DAK

DP4 yang disandingkan dengan daftar pemilih tambahan

LATIHAN CAT

Authored by Imron Mahrus

Social Studies

1st - 10th Grade

Used 39+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

150 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 5 pts

Bagaimanakah urutan konstruksi hukum pada penyelenggaraan pemilu?

UU Pemilu, Peraturan KPU, Surat Edaran, Petunjuk Teknis,

UUD 1945, UU Pemilihan Umum, Peraturan KPU, Petunjuk Teknis, Surat Edaran

UUD 1945, UU Pemilihan Umum, Peraturan KPU, Surat Edaran, Petunjuk Teknis

Pembukaan UUD 1945, UU Pemilihan Umum, Peraturan KPU, Petunjuk Teknis, Surat Edaran

UUD 1945, UU Pemilihan Umum, Peraturan KPU, Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Petunjuk Teknis, Surat Edaran

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 5 pts

Apa alasan tentang pentingnya pelaksanaan Pemilu dan Demokrasi, kecuali….

Memberikan Kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya

Terjaminnya pergantian kepemimpinan secara konstitusional dan damai

Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat

Sebagai sarana untuk memberikan lapangan pekerjaan yang luas di bidang politik

Sebagai sarana kedaulatan rakyat

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 5 pts

Rapat Pleno KPU Provinsi dianggap sah apabila?

Dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota KPU Provinsi

Bagi KPU Provinsi yang jumlah anggotanya 7 (tujuh) orang, dihadiri oleh 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir

Bagi KPU Provinsi yang jumlah anggotanya 5 (lima) orang, dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir

Bagi KPU Provinsi yang jumlah anggotanya 7 (tujuh) orang, dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir

Dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota KPU Provinsi

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 5 pts

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas sebagai berikut, kecuali….

Mandiri

Proporsional

Profesionalitas

Moralitas

Efektivitas

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 5 pts

Apa visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022?

Menjadi Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pancasila dan amanat Undang Undang Dasar 1945;

Menjadi lembaga Pemilu yang independen, bermartabat, berwibawa dan sejahtera;

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL;

Menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, demokratis;

Menjadi Penyelenggara Pemilu yang kuat dan tahan lama;

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 5 pts

Misi Komisi Pemilihan Umum peride 2017-2022 adalah sebagai berikut, kecuali….

Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;

Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

Memperkuat peran partai politik dalam penjaringan calon pemimpin yang capable dan berkualitas;

Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 5 pts

Kedudukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara kelembagaan adalah:

Lembaga hierarkis

Lembaga pemanen (tetap)

Lembaga struktural

Lembaga nonstruktural

Lembaga administrasi pemilu

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Popular Resources on Wayground

15 questions

Fractions on a Number Line

Quiz

•

3rd Grade

10 questions

Probability Practice

Quiz

•

4th Grade

15 questions

Probability on Number LIne

Quiz

•

4th Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

$fractions$

22 questions

fractions

Quiz

•

3rd Grade

6 questions

Appropriate Chromebook Usage

Lesson

•

7th Grade

10 questions

Greek Bases tele and phon

Quiz

•

6th - 8th Grade

Discover more resources for Social Studies

50 questions

Modern Slang, Social Media, and Sports Trivia Round 1

Quiz

•

7th Grade

26 questions

IA3 Vocabulary Review

Quiz

•

4th Grade

11 questions

John Cabot Review

Quiz

•

3rd Grade

19 questions

QA3 Review

Lesson

•

5th Grade

14 questions

Cotton, Cattle and Railroads

Quiz

•

7th Grade

17 questions

Science & Technology - Unit 4

Quiz

•

3rd Grade

17 questions

World War 2 (World History 25-26)

Quiz

•

9th Grade

20 questions

Reform Movement

Quiz

•

8th Grade

LATIHAN CAT

Bagaimanakah urutan konstruksi hukum pada penyelenggaraan pemilu?

Apa alasan tentang pentingnya pelaksanaan Pemilu dan Demokrasi, kecuali….

Rapat Pleno KPU Provinsi dianggap sah apabila?

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas sebagai berikut, kecuali….

Apa visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022?

Misi Komisi Pemilihan Umum peride 2017-2022 adalah sebagai berikut, kecuali….

Kedudukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara kelembagaan adalah:

Lagu mars Pemilu pasca reformasi, digunakan mulai pemilu tahun 2004. Siapakah pengarangnya?

Pilihlah pernyataan yang benar di bawah ini:

Berdasarkan Undang Undang nomer 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebutan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten/Kota di provinsi Aceh adalah:

Access all questions and much more by creating a free account

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Social Studies