Pusat PBW

Tahapan alur pemetaan batas wilayah sesuai teori boundary making adalah sebagai berikut :

•  ALOKASI -> DELIMITASI -> DEMARKASI -> ADMINISTRASI

•  ALOKASI -> ADMINISTRASI -> DEMARKASI -> DELIMITASI

• ALOKASI -> DELIMITASI -> ADMINISTRASI -> DEMARKASI

• ADMINISTRASI -> DELIMITASI -> DEMARKASI -> ALOKASI

Pedoman dalam penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi daerah adalah :

• Permendagri No. 141 Tahun 2017

• Permendagri No.45 Tahun 2016

• Permendagri No. 72 Tahun 2019

• Permendagri No. 27 Tahun 2006

Pedoman dalam penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa adalah :

• Permendagri No. 141 Tahun 2017

• Permendagri No. 45 Tahun 2016

• Permendagri No. 72 Tahun 2019

• Permendagri No. 27 Tahun 2006

Dalam penetapan dan penegasan batas wilayah desa perlu dibentuk tim sebagai pembina, pengawas dan pelaksana. Tim yang bertugas sebagai pelaksana adalah :

• Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkat Provinsi

• Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkat Kabupaten/Kota

• Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkat Kecamatan

• Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkat Desa

Penetapan dan penegasan batas wilayah dapat dilaksanakan dengan metode kartometrik maupun survei di lapangan. Yang dimaksud dengan metode kartometrik adalah :

• Penelusuran/penarikan garis batas menggunakan GPS Navigasi

• Penelusuran/penarikan garis batas di atas peta kerja

• Penelusuran/penarikan garis batas menggunakan dokumen historis

• Penelurusan/Penarikan garis batas menggunakan pita ukur

Pengesahan Batas Desa ditetapkan dalam produk hukum daerah, yaitu

• Peraturan Menteri Dalam Negeri

• Peraturan Bupati/Walikota

• Keputusan Bupati/Walikota

• Peraturan Daerah

Pengesahan Batas Daerah ditetapkan dalam produk hukum daerah, yaitu

• Peraturan Bupati/Walikota

• Peraturan Presiden

• Peraturan Menteri Dalam Negeri

• Peraturan Kepala BIG

Batas daerah yang telah diatur oleh Menteri dapat diubah jika:

• Salah satu Pemerintah Kabupaten mengajukan revisi

• Terjadi bencana alam yang merubah batas alam suatu daerah

• Permohonan dari masyarakat setempat

• Adanya kesepakatan antar Kabupaten/Kota

Dalam hal penentuan batas negara darat, Indonesia menganut prinsip uti possidetis juris artinya

• Batas wilayah merupakan batas hak mutlak suatu negara

• Batas wilayah negara mengikuti batas wilayah negara yang dulu menjajah

• Batas wilayah negara harus dilakukan dengan perundingan

• Batas wilayah negara wajib dipatuhi oleh negara lain yang berbatasan

Pemilihan Peta Dasar untuk penarikan batas secara kartometrik dapat dilakukan menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dengan ketentuan minimal resolusi spasial

•  1 meter

•  2 meter

• 3 meter

•  4 meter