R2

UU no 22 tahun 2001 memisahkan sektor hulu dan hilir migas, dikenal dengan

• unbundling
• separation
• clustering
• badan usaha

Kuasa pertambangan pada UU no 8 tahun 1971 adalah

• pemerintah
• badan usaha
• BUT
• pertamina

Kedudukan pertamina sebagai kontraktor diatur dalam

• UU no 22 tahun 2001
• UU no 8 tahun 1971
• PP no 34 tahun 2013
• UUD 45 pasal 33

Amandemen terhadap UU no 22 tahun 2001 oleh Mahkamah konstitusi salah satu hasilnya adalah

• Pembubaran BP migas
• Pembubaran BPH migas
• Pembentukan SKKmigas
• Perubahan peran Pertamina

Persetujuan atas POD pertama kali diberikan oleh

• Gubernur
• Kepala SKKMigas
• Menteri ESDM
• Presiden RI

Usaha hulu migas didasarkan pada

• Izin Usaha
• Kontrak kerjasama
• Konsesi
• Bagihasil

BPHmigas berwenang untuk

• menyetujui POD 2
• Pendistribusian gas bumi melalui pipa
• melakukan impor bahan bakar
• menyetujui AFE

Pelaksanaan operasi ekplorasi dan eksploitasi dilakukan oleh

• menteri esdm
• skkmigas
• bphmigas
• kkks

Kebijakan ring fencing yang berlaku saat ini didasarkan pada

• area
• Block
• field
• POD

Relinquishment merupakan

• pengembalian wilayah kerja ke pemerintah
• pemberian wilayah kerja ke kontraktor
• proses tender
• salah semua