Pemerintahan Orde Baru ( 1 )

Masa transisi kepemimpinan Presiden sukarno dan Jendral suharto terjadi pergolakan politik, militer hingga lingkup sosial masyarakat.Salah satunya adalah gerakan mahasiswa dan pelajar yang mengajukan TRITURA dengan tuntutan....

• gagalkan pembentukan negara boneka di Papua

• Bersiaplah untuk mobilisasi umum

• Pembubaran badan konstituante

• Penurunan harga harga barang kebutuhan pokok

• Diberlakukannya kembali UUD 45 dan Pancasila secara murni dan konsekwen

Perhatikan pernyataan berikut:

(1) Bersifat komando dan sentralisasi dalam pengambilan kebijakan

(2) Bertindak secara represif dalam menindak lawan politiknya

(3) Mendominasi pengambilan keputusan yang stratrgis

(4) Menggunakan kekuatan ABRI dalam menyelesaikan politik

Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari pemerintahan....

• Orde lama / Demokrasi terpimpin

• Orde Baru ( Jendral Suharto )

• Demokrasi Liberal

• Reformasi

• Demokrasi Parlementer

Secara tidak langsung pemerintahan Orde baru yang dipimpin Jendral Suharto, didukung sebagian besar anggota MPRS dan ABRI - AD terbentuk sejak ....

• Maraknya demonstrasi TRITURA

• Terjadinya peristiwa G 30 S PKI

• Terbentuknya kabinet AMPERA

• Keluarnya SUPERSEMAR

• Jendral Suharto dilantik menjadi Presiden RI

Sesaat setelah mengemban Supersemar, Letjend Suharto mengamankan sejumlah menteri yang dianggap terlibat

G 30 S/PKI selanjutnya menyusun kabinet Ampera untuk menggantikan .....

• Kabinet Dwikora

• kabinet Pembangunan 1

• Kabinet Kerja

• Kabinet Gotong Royong

• Kabinet indonesia bersatu

Langkah awal yang dilakukan oleh jendral Suharto selaku pengemban Supersemar adalah....

• Mengadakan sidang umum MPR

• Mengadakan sidang istimewa MPRS

• Memperbaiki hubungan dengan Malaysia dan masuk kembali ke PBB

• Membubarkan kabinet Dwikora

• Membubarkan PKI

Dalam kehidupan politik, kebijakan pemerintah Orde baru terhadap pihak oposisi adalah....

• Memberi keleluasaan mengontrol pemerintah

• Oposisi ditekan dan dipersempit ruang geraknya

• Oposisi diajak bersama sama membuat kebijakan baru

• Oposisi tidak diberi tempat sama sekali

• Mempertahankan oposisi sebagai patner

Pasca pemberian mandat dari Presiden sukarno kepada Jendral Suharto untuk memulihkan keamanan, ketertiban dan stabilitas Indonesia melalui SUPERSEMAR, muncullah dualisme kepemimpinan setelah jendral Suharto yang didukung MPRS membentuk kabinet Ampera. Yang dimaksud dualisme kepemimpinan disini adalah...

• Jendral Abdul Haris Nasution sebagai ketua MPRS pengendali pemerintah dengan Presiden Sukarno sebagai presiden

• Presiden Sukarno sebagai pimpinan pemerintah dan Jendral Suharto sebagai Pelaksana Pemerintah

• Antara MPRS dengan Presiden

• Jendral Suharto sebagai pengemban Supersemar dengan MPRS yang dipimpin Jendral AH Nasution

• Jendral Suharto sebagai pemimpin kabinet Ampera dengan Jendral AH Nasution sebagai panglima komando tertinggi ABRI

Pada masa Orde baru Amerika Serikat , Inggris dan Australia mendukung Timor Timur ( Timur Leste ) untuk bergabung dengan Indonesia dengan pertimbangan agar Timor Timur tidak jatuh ke tangan negara komunis pasca ditinggalkan Portugis tahun 1976. Makna dari peristiwa politik tersebut adalah,,,

• Portugal sebagai negara induk akhirnya menyia nyiakan Timor Timur

• Sejarah panjang penduduknya yang serumpun dengan Indonesia

• Berpegang teguh pada teori domino agar bisa menghambat laju perkembangan komunisme di Asia Tenggara

• Kandungan minyak bumi di Timor Timur bisa di olah dan dibagi bersama

• Indonesia dijadikan alat negara Barat dalam konflik blok Barat dan Blok Timur

Dalam pelaksanaannya konsep dwi fungsi ABRI menjadi alat legitimasi kekuasaan orde baru, makna asli konsep dwi fungsi ABRI adalah….

• Menyeimbangkan peran social dan militer dalam diri anggota ABRI

• Mengembalikan peran social anggota militer dalam masyarakat

• Mengakomodasi keterlibatan langsung militer dalam pemerintahan

• Menjalin hubungan harmonis antara sipil dan militer

• Meningkatkan kerjasama antara sipil dan militer

Pada awal pemerintahan orde baru, terjadi beberapa perubahan kebijakan dalam pelaksanaan politik luar negeri, antara lain….

• Normalisasi hubungan dengan negeri Belanda dan aktif kembali di PBB

• Indonesia aktif kembali di PBB dan normalisasi hubungan dengan Malaysia

• Mengurangi peran Indonesia di GNB dan normalisasi dengan Malaysia

• Melepaskan ikatan dengan blok timur dan mengikatkan diri dengan blok barat

• Normalisasi hubungan dengan Malaysia dan mengikatkan diri dengan blok barat