TWK PKN

Berikut ini merupakan hubungan kausal-organis antara alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945, kecuali.....

• Penetapan tujuan negara Indonesia

• Bahwa UUD 1945 ditentukan akan ada

• Bahwa UUD 1945 akan mengatur pembentukan pemerintahan Negara yang memenuhi syarat

• Bahwa negara Indonesia berbentuk Republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat

• Penetapan dasar Pancasila

Perhatikan pernyaaan-pernyataan berikut ini!

1) Mengatur lambang Negara

2) Berlaku tidak sempurna

3) Adanya perlindungan HAM

4) Bersifat ekslusif

5) Mengatur perubahan UUD 1945 itu sendiri

Manakah yang merupakan ciri-ciri dari UUD 1945...

• 1 dan 2

• 2 dan 3

• 3 dan 4

• 2 dan 5

• 1 dan 5

Manakah pernyataan berikut ini yang bukan merupakan sifat dari Undang-Undang Dasar 1945...

• Bersifat mengikat bagi seluruh warga negara dan penyelenggara pemerintah

• DPR sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hirarki tertib hukum Indonesia

• Dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman

• Aturan yang ada dilaksanakan secara konstitusional

• UUD 1945 merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi

Berikut ini yang merupakan tujuan diadakannya amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002 adalah....

• Untuk mengembalikan UUD 1945 yang menjiwai konstitusionisme, menjaga prinsip-prinsip liberalisme, serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

• Untuk memperbaharui aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum

• Menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik

• Menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa jika mendesak

• Mempertegas sistem pemerintahan parlementer

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 berisi tentang.....

• Dewan Perwakilan Rakyat berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

• Hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan

• Hak asasi kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia

• Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenag untuk menetapkan Undang-Undang Dasar

• Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang

Esensi pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai amanat UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 adalah....

• Menghormati keberadaan suku budaya sebagai satu kesatuan

• Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia

• Keberadaan masyarakat adat harus diatur dan diperhatikan dalam sistem pemerintahan

• Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia

• Keberadaan adat istiadat di wilayah NKRI harus dilindungi oleh negara

Kandungan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pokok pikiran ke-3 adalah...

• Negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya

• Menunjukkan konsekuensi logis bahwa undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur

• Keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat

• Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia

• Sistem negara yang berbentuk dalam undang-undang dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan

Fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan UUD 1945 alinea ke- ....

• I

• II

• III

• IV

• Semua salah

Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal...

• 9 September 2001

• 9 Oktober 2001

• 9 November 2001

• 9 Desember 2001

• 10 Desember 2001

Amandemen UUD 1945 pertama kali dilakukan pada 1999 atau setelah Orde Baru pimpinan Soeharto berakhir seiring terjadinya reformasi tahun 1998. Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Proses amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR memiliki beberapa alasan utama, kecuali...

• Karena kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR maka tidak terjadi check and balances pada lembaga-lembaga kenegaraan

• Sistem yang dianut UUD 1945 adalah dominan eksekutif (Executive Heavy), yakni kekuasaan dominan di tangan presiden

• Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan agar didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum permberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan otonomi daerah

• UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir)

• UUD 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang