UTS-PENGANTAR HUKUM INDONESIA - M. HADYAN - FH USU

Hukum perdata sering disebut dengan....

• Hukum Pidana

• Hukum Privat

• Hukum Publik

• Hukum Dagang

• Hukum benda

Menurut pasal 1866 KUHP ada 5 macam alat bukti.

• Bukti tulisan, kesaksian, buki tidak benar, pengakuan, sumpah

• Bukti tulisan, Bukti palsu, , kesaksian, dugaan, pengakuan

• Bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, pengakuan, sumpah

• Bukti tulisan, dugaan, pengakuan, sumpah, Bukti tulisan

• kesaksian, dugaan, pengakuan, Bukti tulisan, sumpah

Berikut ini adalah asas-asas mengenai keberlakuan hukum pidana, kecuali

• Asas teritorial

• Asas nasionalitas aktif

• asas universalitas

• asas regionalitas

Arti dari prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege certa adalah...

• Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang tidak tertulis

• Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ada sebelumnya

• Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat

• Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas

Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia, dalam KUHP diatur dalam Pasal

• 81

• 82

• 83

• 84

Indonesia menganut sistem hukum....

• eropa continental

• anglosaxon

• socialis

• islamic law

• Sistem Hukum Adat

berikut ini merupakan hierarki peaturan perundang-undanga di Indonesia berdasarkan UU No.12 Tahun 2011, Kecuali

• Undang-Undang Dasar 1945

• Undang-Undang

• Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

• Peraturan DPRD Kabupaten / Kota

• Peraturan Pemerintah

Pentingnya politik hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di suatu negara adalah....

• Sebaga sarana melakukan lobying dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

• Sebagai dasar dalam menentukan arah dan isi hukum yang dibentuk dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara

• Media untuk menyamakan persepsi seluruh elemen bangsa terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk

• Sarana menyalurkan kepentingan politik dalam suatu peraturan perundang-undangan

Asas Itikad Baik dalam perjanjian memiliki arti.....

• Kekuatan mengikatnya suatu perjanjian seperti Undang- Undang bagi para pihak yang membuatnya

• Setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum

• perjanjian itu ada sejak tercapai kata sepakat antara pihak yang mengadakan perjanjian yang berlaku dalam sistem hukum perjanjian Indonesia.

• suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Berikut ini merupakan salah satu penyebab hapusnya suatu perikatan dalam hukum perdata, kecuali....

• pembayaran

• pembaruan utang

• musnahnya barang yang terutang

• berlakunya syarat batal

• wanprestasi