Twk 6 3 April 2021

Twk 6 3 April 2021

Professional Development

10 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

10th Grade - Professional Development

10 Qs

Menuju Pemilu 2024

Menuju Pemilu 2024

Professional Development

15 Qs

Kuis Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

Kuis Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

Professional Development

10 Qs

APBN dan APBD

APBN dan APBD

11th Grade - Professional Development

10 Qs

TATIB_DPRD

TATIB_DPRD

Professional Development

12 Qs

Latihan 1 PKN Kelas 11

Latihan 1 PKN Kelas 11

Professional Development

15 Qs

TES KEPRAMUKAAN

TES KEPRAMUKAAN

7th Grade - Professional Development

10 Qs

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Professional Development

10 Qs

Twk 6 3 April 2021

Twk 6 3 April 2021

Assessment

Quiz

Social Studies

Professional Development

Hard

Created by

Akademik Akses

Used 23+ times

FREE Resource

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Sistem pemerintahan dimana peran Presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan Presiden dibatasi oleh konstitusi disebut dengan sistem pemerintahan…

Monarki absolut

Monarki konstitusional

Republik parlementer

Republik konstitusional

Republik absolut

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Lembaga-lembaga tinggi Negara hasil amandemen sesuai dengan urutan yang terdapat dalam UUD 1945 diatur sebagai berikut…

MPR-DPR-DPD-Presiden-MA-MK-BPK

MPR-Presiden-DPR-DPA-MA-MK

Presiden-DPA-DPR-BPK-MA

Presiden-MPR-DPR-MA-MK-BPK

MPR-DPR-Presiden-MA-MK-BPK

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

1. Dapat mengajukan rancangan undangundang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, merupakan kewenangan DPD yang tercantum dalam ..… UUD 1945.

Pasal 19B ayat2

Pasal 20 ayat 2

Pasal 21A ayat 2

Pasal 22D ayat 2

Pasal 23 ayat 2

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut, kecuali

Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Mengangkat duta dan konsul

Menerima duta dari negara lain

Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia

Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini…

Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi dan memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dan mengusulkan pengangkatan hakim agung

Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Dalam sistem checks and balances di Indonesia, pihak MPR memiliki wewenang untuk…

Memberi pertimbangan dalam memberi amnesti dan abolisi

Mengawasi pemerintah atau eksekutif sesuai hak pengawasan

Menyetujui atau menolak menyetujui perjanjian Internasional

Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta asing

Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden atas usul DPR

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Perjanjian internasional menurut Schwarzenberger, yaitu .?

Perjanjian Internasional adalah persetujuan antar subjek HI yang menimbulkan kewajiban mengikat dalam hukum, dapat berupa bilateral maupun multilateral.

perjanjian antarsubjek hukum internasional dan melahirkan kewajiban yang mengikat

perjanjian yang diadakan antaranggota masyarakat bangsa-bangsa yang tujuan untukmengakibatkan akibat-akibat tertentu

perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu

perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yangmengikat negara yang menandatangani

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?