SOAL TWK 3, 28 Februari 2021

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 berisi tentang….

• Dewan Perwakilan Rakyat berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

• Hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan

• Hak asasi kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia

• Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar

• Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang

Hasil perubahan UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal….

• Pasal 24B dan 24C

• Pasal 24C dan 24D

• Pasal 24D dan 24E

• Pasal 24E dan 24F

• Pasal 24F dan 24G

Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia, merupakan kandungan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-….

• I

• II

• III

• IV

• Semua salah

Kandungan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pokok pikiran ke-3 adalah….

• Negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya

• Menunjukkan konsekuensi logis bahwa undang-undang dasar harus mengundang isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur

• Keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat

• Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia

• Sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan

Fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan UUD 1945 alinea ke-….

• I

• II

• III

• IV

• Semua salah

Amendemen UUD 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal….

• 9 September 2001

• 9 Oktober 2001

• 9 November 2001

• 9 Desember 2001

• 10 Desember 2001

Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempuyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut ini, kecuali….

• Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada

• Yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara

• Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat

• Ditetapkannya dasar kerokhanian negara (dasar filsaft Negara Pancasila)

• Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya NKRI

Adapun dasar pemikiran dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain sebagai berikut ini, kecuali….

• Karena kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR maka tidak terjadi checks and balances pada lembagalembaga kenegaraan

• Sistem yang dianut UndangUndang Dasar 1945 adalah dominan eksekutif (executive heavy), yakni kekuasaan dominan di tangan presiden

• Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan agar sudah didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supermasi hukum pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan otonomi daerah

• Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir)

• Undang-Undang Dasar 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang

Berikut ini yang bukan merupakan konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang yang adalah….

• Urgensi dan tujuan penyusunan

• Sasaran yang ingin diwujudkan

• Pokok pikiran

• Jangkauan serta arah pengaturan

• Subjek yang akan diatur

Dalam tata aturan perundang-undangan RI, UUD 1945 menempati posisi tertinggi sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah adalah….

• Perppu

• Perda

• Perpres

• Peraturan Pemerintah

• Hukum adat