UTS Delik-Delik Diluar KUHP

Berikut ini yang merupakan regulasi mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi adalah

• UU No. 31 Tahun 1999

• UU No. 30 Tahun 2002

• UU No. 32 Tahun 2000

• UU No. 29 Tahun 2003

Lembaga negara yang berwenang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut, kecuali

• PPATK

• KPK

• ICW

• BPK

Kenapa harus ada delik-delik diluar KUHP dan wajib untuk mempelajarinya?

• Terkait hukum pidana umum dan hukum pidana khusus

• Untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum

• terkait hukum formil dan hukum materiil

• Karena merupakan mata kuliah wajib dan syarat kelulusan S1

Yang merupakan hukum pidana khusus adalah

• Herzien Indlandsch Reglement

• Rechtreglement voor de Buitengewesten

• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

• Regulasi Extra Ordinary Crimes

Latar belakang adanya pidana khusus adalah

• Adanya delik namun pidananya relatif ringan sedangkan dampaknya pada masa sekarang cukup besar

• Masyarakat berkembang pesat sedangkan hukum berjalan lambat

• KUHP terlalu kaku aturannya

• KUHP sudah ketinggalan jaman sehingga tidak relevan lagi digunakan

KUHP adalah bentuk dari kodifikasi hukum pidana. Sifat dari kodifikasi yang benar adalah

• Tuntas-Jelas-Lugas

• Sistematis-Jelas-Fleksibel

• Sistematis-Lengkap-Tuntas

• Lengkap-Lugas-Jelas

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, yang termasuk pidana tambahan adalah

• Pidana Mati

• Pidana Penjara

• Pidana Denda

• Pengunguman Putusan Hakim

Karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materiil adalah

• Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain

• Perluasan berlakunya asas teritorial

• Dianutnya peradilan in absentia

• Larangan menyebutkan identitas pelapor

Penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana formil adalah

• Hukum pidana bersifat elastis

• Perampasan barang bergerak, tidak bergerak

• Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam Undang-Undang itu

• Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi

Tindak pidana khusus di Indonesia tersebar ke dalam berapa undang-undang?

• 31

• 32

• 30

• 29