AKUNTANSI LEMBAGA PEMERINTAHAN

Sebelum pemerintah Indonesia menggunakan akuntansi, pertanggungjawaban keuangan dilakukan dalam bentuk ....

• Laporan Realisasi Anggaran Tahunan (LRAT)

• Perhitungan Anggaran Negara (PAN)

• Laporan Penyerapan Anggaran Semesteran (LPAS)

• Realisasi Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Negara (RPPBN)

Standar Akuntansi Pemerintahan yang pertama kali dimiliki oleh Indonesia diatur dalam PP 24 Tahun 2005, basis akuntansi yang diatur dalam PP adalah....

• Basis Kas

• Basis Kas Modifikasian

• Basis Kas Menuju Akrual

• Basis Akrual

Laporan keuangan pemerintah akan diaudit oleh ...

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Kantor Akuntan Publik (KAP)

• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Akuntansi Pemerintahan yang berbasis Akrual diatur dalam

• PP 24 Tahun 2005

• PP 73 Tahun 2010

• PP 71 Tahun 2010

• PP 75 Tahun 2010

Salah satu laporan keuangan yang terdapat dalam akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan tidak terdapat dalam basis kas menuju akrual adalah ...

• Laporan Realisasi Anggaran

• Laporan Arus Kas

• Neraca

• Laporan Operasional

Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai segala bentuk pengeluaran dalam rangka mewujudkan desentralisasi disebut ....

• Dana alokasi khusus

• Dana alokasi umum

• Dana perimbangan

• Laba usaha daerah

• Pendapatan pajak

Jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan disebut ...

• Pajak parkir

• Retribusi daerah

• Pendapatan

• Jasa usaha

• Jasa umum

Tanggal 2 Januari 2018, SKPD Dinas Pendapatan menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaaan dan perkotaan sebesar Rp 90.000.000,-. Pencatatan transaksi dalam jurnal finansial dengan mencatat dikredit untuk akun ....

• Pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan Rp 90.000.000,-

• Piutang pajak daerah Rp 90.000.000,-

• Perubahan SAL Rp 90.000.000,-

• RK PPKD Rp 90.000.000,-

• Kas dibendahara Rp 90.000.000,-

Kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat disebut ....

• Pajak hotel

• Pajak restoran

• Pajak daerah

• Pendapatan daerah

• Pendapatan pajak

Dana yang telah dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu yang diajukan untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara disebut ...

• Dana alokasi umum

• Dana alokasi khusus

• Dana perimbangan

• Laba usaha daerah

• Pendapatan pajak