Ulangan Harian BAB 3

Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif,dan yudikatif, dinamakan ...

• Infrastruktur politik

• Suprastruktur politik

• Interest group

• Pressure group

• Political figures

Pada dasarnya insfrasruktur politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat,kecuali ...

• Partai politik

• Lembaga negara

• Kelompok kepentingan (interest group)

• Kelompok penekan (pressure group)

• Kelompok penekan (pressure group)

Menurut Pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari ....

• DPR dan MPR

• DPR dan DPD

• DPR dan DPRD

• DPD dan DPRD

• DPR dan BPK

Menurut Pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari ....

• DPR dan MPR

• DPR dan DPD

• DPR dan DPRD

• DPD dan DPRD

• DPR dan BPK

Berdasarkan bunyi pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 bahwa Presiden dan / Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya . Berikut ini tahapan dan lembaga terkait yang menyusun keputusan pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden ……

• MPR-DPR-MK-DPR-MPR

• MPR-DPR-MA-MPR-KY

• DPR-MK-DPR-MA-KY

• MPR-DPR-MK-KY-MA

• MPR-DPR-MA-DPR-MPR

Dalam Hal MPR akan melakukan pemberhentian terhadap seorang Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat harus meminta pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana salah satu hak yang dimiliki oleh DPR yaitu menyatakan pendapat yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal …..

• 19 ayat 3

• 20 ayat 1

• 20 ayat 3

• 20 A ayat 1

• 20 A ayat 2

Dewan Perrwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga negara termasuk kedalam suprastruktur politik yang mempunyai tugas untuk merancang Undang – Undang . Berikut inI fungsi DPR yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 20 A ayat 1 adalah ….

• Angket, Interpelasi, Controlling

• Legislasi, Budgeting, Controlling

• Menampung aspirasi masyarakat, menyatakan pendapat, imunitas

• Interpelasi, angket, menyatakan pendapat

• Merancang UU, menggunakan anggaran negara, Menampung aspirasi masyarakat

Salah satu hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 20 A ayat 2 yaitu hak interpelasi. Makna hak interpelasi adalah …..

• Merancang Undang – Undang ( RUU )

• Mengawasi jalannya Undang – Undang

• meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

• melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

• hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan

Salah satu hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 20 A ayat 2 yaitu Hak angket . Makna hak angket adalah …..

• Merancang Undang – Undang ( RUU )

• Mengawasi jalannya Undang – Undang

• meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

• melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

• hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan.

Menurut UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 yang membahas tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung ( MA ) dan badan peradilan yang berada di bawahnya . Lembaga peradilan yang berada di bawah MA tersebut adalah …..

• Peradian Pidana, Peradilan Perdata, PTUN, Kejaksaan

• Kejaksaan, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konsitusi

• Peradilan Umum, Peradilan Agama, peradilan Militer Peradilan Tata Usaha Negara

• Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tingkat Tinggi, Peradilan Negeri

• Peradilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Militer , Peradilan TUN