REMIDI Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia ....

• UUD NRI Tahun 1945

• Pancasila

• Undang Undang

• Tap MPR

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundangan yang berwenang, merupakan pengertian dari asas pembentukan perundang-undangan....

• Kejelasan tujuan

• Dapat dilaksanakan

• Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

• Keterbukaan

Dalam keadaan genting presiden bisa mengeluarkan sebuah peraturan yaitu ....

• Undang Undang

• Peraturan pengganti undang-undang

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Presiden

Peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum. Pernyataan tersebut menunjukkan landasan ....

• sosiologis

• filosofis

• ideologis

• yuridis

Partisispasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya mengandung makna agar masyarakat lebih berperan dalam proses pembangunan hukum. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut mencerminkan ....

• keterbukaan

• kejelasan tujuan

• kejelasan rumusan

• dapat dilaksanakan

Dalam suatu peraturan perundang-undangan, bahasa hukumnya kurang jelas dan sulit di mengerti sehingga menimbulkan banyak interpretasi, artinya peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan asas ...

• keadilan

• kekeluargaan

• kenusantaraan

• kejelasan rumusan

Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 adalah ...

• Tap MPR

• Undang-undang

• Peraturan pemerintah

• Peraturan presiden

Peraturan yang dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara turun-temurun dan tidak dibuat secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Peraturan tersebut termasuk dalam peraturan . . . .

• Tertulis

• Tidak tertulis

• Khusus

• Umum

Peraturan tidak tertulis sering disebut dengan istilah . . . .

• Konstitusi

• Yurisprudensi

• Konvensi

• Traktat

Tiga unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah produk hukum agar bisa disebut sebagai peraturan perundang-undangan, kecuali . . . .

• Produk hukum harus bersifat tertulis

• Produk hukum harus mengikat secara umum

• Produk hukum dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang

• Produk hukum dikeluarkan oleh masyarakat