PBAK

Perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara merupakan pengertian dari

• Ekonomi

• Sosial

• Korupsi

• Usaha

• Pekerjaan

Salah satu akibat dari korupsi adalah mengancam pemenuhan HAM. Dibawah yang merupakan hak asasi pribadi adalah

• Hak memperolehan kepastian hukumHak memperolehan kepastian hukum

• kebebasan untuk melakukan utang-piutang

• Kebebasan untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan

• Kebebasan bergerak, bepergian

• Hak untuk berkreasi

Kasus BLBI dan E-KTP merupakan bentuk korupsi

• Petty corruption

• Grand corruption

• Active corruption

• Passive corruption

• Bribery

Dibawah ini yang merupakan gerakan organisasi nasional pencegah korupsi adalah

• Indonesian Corruption Watch (ICW)

• PBB

• World Bank ( Bank Dunia

• Masyarakat Uni Eropa

• Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)

Pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelanggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara disebut

• Nepotisme

• Korupsi

• Kolusi

• Penipuan

• Pemerasan

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 merupakan Undang-undang tentang

• Politik

• Ekonomi

• Korupsi

• Usaha

• Sosial

Kerusakan hutan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen untuk bumi secara keseluruhan merupakan dampak korupsi terhadap

• Ekonomi

• Kerusakan Lingkungan

• Politik

• Sosial

• Penagakan hukum

Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimuat dalam Peraturan pemerintah nomor

• PP No 70 tahun 2002

• PP No 71 tahun 2002

• PP No 70 tahun 2001

• PP No 71 tahun 2001

• PP No 71 tahun 2003

Yang merupakan prinsip-prinip anti korupsi yaitu

• Akuntabilitas, Kewajaran, Kontrol kebijakan

• Akuntabilitas, Kejujuran, Transparasi, Kewajaran

• Akuntabilitas, Transparasi, Kewajaran, Kesederhanaan, Kedisiplinan

• Akuntabilitas, Transparasi, Kewajaran, Kebijakan, dan Kontrol kebijakan

• Akuntabilitas, Kewajaran, Kemandirian, Transparasi, Kontrol kebijakan

UU tentang komisi Tindak Pidana Korupsi yaitu

• UU No. 30 tahun 1999

• UU No. 31 tahun 1999

• UU No. 32 tahun 1999

• UU No. 33 tahun 1999

• UU No. 34 tahun 1999