SISTEM POLITIK DEMOKRASI LIBERAL

Periode antara tahun 1950-1959 dalam sejarah Indonesia disebut

• Demokrasi Parlementer

• Demokrasi Presidensial

• Demokrasi Pancasila

• Demokrasi Terpimpin

• Demokrasi Terbuka

Sistem kepartaian yang dianut pada masa Demokrasi Liberal adalah

• Partai Tunggal

• Multi Partai

• Dwi Partai

• Partai Koalisi

• Partai Oposisi

Mengapa pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia sering terjadi pergantian kabinet

• Program kerja kabinet kurang sesuai dengan keadaan Indonesia pada waktu itu

• adanya perbedaan kepentingan diantara partai-partai yang tidak pernah terselesaikan dengan baik

• Program yang dicanangkan setiap kabinet sering mendapat penolakan rakyat

• Rakyat tidak percaya dengan kabinet tersebut

• Adanya politik adu domba yang dilakukan oleh pihak lain

Zaket kabinet (1957-1959) merupakan istilah untuk kabinet

• Djuanda

• Natshir

• Wilopo

• Burhanuddin Harahap

• Ali Sastroamijoyo 1

Berhasil menyelenggrakan Konferensi Asia Afrika merupakan prestasi yang pernah dicapai oleh kabinet

• Ali Sastroamidjoyo

• Djuanda

• Natshir

• Wilopo

• Burhanuddin Harahap

Berikut ini yang termasuk dalam program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap adalah

• Mengembalikan Irian Barat

• menyelenggarakan pemilu 1955

• Pembatalan KMB

• Normalisasi keadaan RI

• Menyempurnakan struktur pemerintahan

Mulai berlakunya UUD sementara 1950 sampai Dekret Presiden 5 Juli 1959 telah terjadi beberapa pergantian kabinet sebanyak

• 5 kabinet

• 6 kabinet

• 7 kabinet

• 8 kabinet

• 9 kabinet

Kabinet Djuanda disebut juga Zaken Kabinet karena

• terdapat tiga orang yang menjabat sebagai waki perdana menteri

• memiliki program utama penyelesaian masalah Irian Barat

• mendapat dukungan militer dalam menjalankan programnya

• memiliki jumlah menteri yang sangat banyak

• terdiri atas orang-orang yang ahli di bidangnya

Pada masa Demokrasi Liberal, bangsa Indonesia menganut sistem pemerintahan

• Presidensil

• Parlementer

• Konstituante

• Monarki

• Campuran

Pada masa demokrasi liberal, presiden tidak berperan sebagai kepala pemerintahan karena

• ketidakmampuan presiden memilih menteri yang cakap dalam kabinet

• sesuai dengan hasil kesepakatan KMB

• Indonesia menganut sistem demokrasi presidensial

• Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer

• Presiden sudah menduduki jabatan sebagai panglima tertinggi