Masa Demokrasi di Indonesia

Istilah demokrasi diambil dari kata demos dan kratos yang berasal dari bahasa... .

• Yunani

• Romawi

• Latin

• Arab

• Hebrew

Di dalam prinsip demokrasi menurut Miriam Budiardjo, lembaga perwakilan rakyat dalam sebuah negara demokrasi dipilih oleh... .

• Parlemen

• Kepala Negara

• Kepala Pemerintahan

• Rakyat

• Pengadilan

Sebutan untuk demokrasi di Indonesia yang bersumber pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian rakyat Indonesia sendiri, disebut demokrasi... .

• liberal

• terpimpin

• pancasila

• reformasi

• serikat

Prinsip Demokrasi Pancasila yang sesuai dengan penerapan Pancasila sila ke-2 ditunjukkan melalui... .

• perlindungan terhadap HAM

• pengambilan keputusan atas dasar musyawarah

• pemerintah berdasarkan hukum

• peradilan yang merdeka

• adanya partai politik

Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah adalah salah satu prinsip Demokrasi Pancasila yang sesuai dengan penerapan sila ke... .

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

Pada periode UUD 1945, fungsi eksekuti, legislatif, dan yudikatif hanya dijalankan oleh Presiden dengan dibantu lembaga... .

• BPUPKI

• PPKI

• KNIP

• KNIL

• Perdana Menteri

Pada 14 November 1945, dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang menyatakan pembentukan sistem parlementer. Hal ini memiliki arti bahwa kekuasaan Preseiden untuk menjalankan pemerintahan dialihkan kepada... .

• Wakil Presiden

• Perdana Menteri

• Ketua DPR

• Ketua MPR

• Menteri Pertahanan

Pada periode Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1945 - 17 Agustus 1950), jabatan Perdana Menteri di Indonesia dipegang oleh... .

• Soekarno

• Mohammad Hatta

• Sutan Syahrir

• Muhammad Yamin

• Radjiman Wedyodiningrat

Konstitusi yang digunakan pada periode Republik Indonesia Serikat adalah... .

• UUD 1945

• UUDS 1950

• Konstitusi RIS

• Konstitusi Pancasila

• Konstitusi Reformasi

Pada periode UUDS 1950, kabinet seringkali jatuh bangun dan berganti-ganti. Hal ini disebabkan oleh... .

• terlalu banyak partai politik

• partai politik hanya boleh ada satu

• partai politik dikuasai Presiden

• partai politik dikuasai Perdana Menteri

• tidak boleh ada partai politik