TO II Forum Soal UTBK 2020

Teks 1

(1) Pemerintah diminta menyiapkan peta distribusi pangan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hambatan penyaluran bahan makanan, jika sejumlah provinsi di Pulau Jawa menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Desakan tersebut disampaikan Peneliti Pangan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Denny Yuartha. Dia mengatakan, hambatan distribusi pangan berpotensi besar muncul jika PSBB dilakukan sejumlah wilayah yang selama ini menjadi lumbung produksi bahan makanan. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Nasional, mayoritas provinsi di Pulau Jawa memiliki indeks ketahanan yang baik dibanding daerah lain. Jika PSBB serentak diterapkan, ada kekhawatiran wilayah penghasil bahan makanan akan memprioritaskan kebutuhan mereka alih-alih mendistribusikannya ke daerah lain.

(2) Meski dalam peraturannya, tidak akan ada pembatasan arus distribusi logistik antar daerah selama PSBB. “Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah terkait lokasi dan distribusi bantuan pangan untuk mencukupi kebutuhan di era pandemi,” katanya. Peta distribusi pangan dibutuhkan untuk menjadi petunjuk daerah-daerah mana saja yang harus diberi perhatian lebih jika PSBB masif dilakukan ke depannya. Peta ini harus dibuat dengan meliputi informasi kawasan sentra produksi, tingkat ketahanan pangan, dan zona penyebaran Covid-19.

(3) Potensi adanya gangguan distribusi pangan juga diakui Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Dia mengatakan, Bulog telah menyusun sejumlah antisipasi terkait hambatan distribusi jika terjadi karantina wilayah. Karena itu, pria yang kerap disapa Buwas ini mengusulkan Bulog menjadi operator sentralisasi pangan. Melalui sentralisasi, Bulog yakin dapat melakukan pemerataan stok bahan makanan di tiap daerah. "Prioritas penyerapan dalam negeri diusulkan agar mekanisme sentralisasi pangan dapat dilakukan Perum Bulog sebagai operator. Dengan mekanisme ini, pemerataan stok antar wilayah dapat dilakukan oleh Perum Bulog yang disesuaikan dengan masing-masing wilayah," kata Buwas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) virtual dengan Komisi IV.

Alur distribusi sembako

(4) Selain menjamin rantai distribusi pangan antardaerah, pemerintah harus menjamin penyaluran sembako ke masyarakat tidak terhambat dan tercukupi aksesnya. Sebagai catatan, pemerintah telah menyediakan bantuan pangan melalui Kartu Sembako. Program ini diberikan untuk 20 juta orang. Setiap orang mendapat jatah sembako Rp200 ribu/bulan hingga Desember 2020. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyampaikan, program senilai Rp43,6 triliun itu harus diimbangi dengan ketersediaan akses yang mumpuni. Hal ini menjadi perhatian karena penerima Kartu Sembako hanya bisa membeli bahan pangan di ewarong (Elektronik Warung Gotong Royong). Menurut perhitungan Tauhid, jika ada 20 juta orang yang mendapat Kartu Sembako, maka dibutuhkan kurang lebih 128.983 e-warong. Sementara, saat ini hanya terdapat 98.311 e-warong. Masih ada kekurangan 30.762 ewarong untuk bisa menampung semua pembelian sembako dari program tersebut.

Berdasarkan paragraf pertama manakah pernyataan berikut yang BENAR, kecualli….

• Peta distribusi pangan digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hambatan penyaluran bahan makanan,

• Hambatan distribusi pangan akan muncul di wilayah yang menjadi lumbung produksi

• Hanya sedikit provinsi di pulau Jawa yang tidak memiliki indeks ketahanan pangan yang baik

• Akan adanya hambatan penyaluran distribusi bahan makanan jika PSBB dilakukan serentak di seluruh Indonesia

• Adanya kekhawatiran akan wilayah penghasil bahan makanan akan memprioritaskan kebutuhan mereka alih-alih mendistribusikannya ke daerah lain

Teks 1

(1) Pemerintah diminta menyiapkan peta distribusi pangan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hambatan penyaluran bahan makanan, jika sejumlah provinsi di Pulau Jawa menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Desakan tersebut disampaikan Peneliti Pangan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Denny Yuartha. Dia mengatakan, hambatan distribusi pangan berpotensi besar muncul jika PSBB dilakukan sejumlah wilayah yang selama ini menjadi lumbung produksi bahan makanan. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Nasional, mayoritas provinsi di Pulau Jawa memiliki indeks ketahanan yang baik dibanding daerah lain. Jika PSBB serentak diterapkan, ada kekhawatiran wilayah penghasil bahan makanan akan memprioritaskan kebutuhan mereka alih-alih mendistribusikannya ke daerah lain.

(2) Meski dalam peraturannya, tidak akan ada pembatasan arus distribusi logistik antar daerah selama PSBB. “Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah terkait lokasi dan distribusi bantuan pangan untuk mencukupi kebutuhan di era pandemi,” katanya. Peta distribusi pangan dibutuhkan untuk menjadi petunjuk daerah-daerah mana saja yang harus diberi perhatian lebih jika PSBB masif dilakukan ke depannya. Peta ini harus dibuat dengan meliputi informasi kawasan sentra produksi, tingkat ketahanan pangan, dan zona penyebaran Covid-19.

(3) Potensi adanya gangguan distribusi pangan juga diakui Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Dia mengatakan, Bulog telah menyusun sejumlah antisipasi terkait hambatan distribusi jika terjadi karantina wilayah. Karena itu, pria yang kerap disapa Buwas ini mengusulkan Bulog menjadi operator sentralisasi pangan. Melalui sentralisasi, Bulog yakin dapat melakukan pemerataan stok bahan makanan di tiap daerah. "Prioritas penyerapan dalam negeri diusulkan agar mekanisme sentralisasi pangan dapat dilakukan Perum Bulog sebagai operator. Dengan mekanisme ini, pemerataan stok antar wilayah dapat dilakukan oleh Perum Bulog yang disesuaikan dengan masing-masing wilayah," kata Buwas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) virtual dengan Komisi IV.

Alur distribusi sembako

(4) Selain menjamin rantai distribusi pangan antardaerah, pemerintah harus menjamin penyaluran sembako ke masyarakat tidak terhambat dan tercukupi aksesnya. Sebagai catatan, pemerintah telah menyediakan bantuan pangan melalui Kartu Sembako. Program ini diberikan untuk 20 juta orang. Setiap orang mendapat jatah sembako Rp200 ribu/bulan hingga Desember 2020. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyampaikan, program senilai Rp43,6 triliun itu harus diimbangi dengan ketersediaan akses yang mumpuni. Hal ini menjadi perhatian karena penerima Kartu Sembako hanya bisa membeli bahan pangan di ewarong (Elektronik Warung Gotong Royong). Menurut perhitungan Tauhid, jika ada 20 juta orang yang mendapat Kartu Sembako, maka dibutuhkan kurang lebih 128.983 e-warong. Sementara, saat ini hanya terdapat 98.311 e-warong. Masih ada kekurangan 30.762 ewarong untuk bisa menampung semua pembelian sembako dari program tersebut.

Berdasarkan paragraph ketiga manakan pernyataan berikut ini yang TEPAT….

• Bulog merasa belum siap terkait hambatan distribusi jika terjadi karantina wilayah

• Bulog akan menjadi pemegang kendali penuh dalam sentralisasi pangan

• Bulog yakin dapat melakukan pemerataan stok bahan makanan di tiap daerah dengan sentralisasi pangan

• Budi Waseso tidak dapat menjamin pemerataan stok antar wilayah dapat dilakukan dengan baik

• Menurut Budi tidak akan ada hambatan dalam penyaluran bahan makan selama PSBB berlangsung

Teks 1

(1) Pemerintah diminta menyiapkan peta distribusi pangan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hambatan penyaluran bahan makanan, jika sejumlah provinsi di Pulau Jawa menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Desakan tersebut disampaikan Peneliti Pangan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Denny Yuartha. Dia mengatakan, hambatan distribusi pangan berpotensi besar muncul jika PSBB dilakukan sejumlah wilayah yang selama ini menjadi lumbung produksi bahan makanan. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Nasional, mayoritas provinsi di Pulau Jawa memiliki indeks ketahanan yang baik dibanding daerah lain. Jika PSBB serentak diterapkan, ada kekhawatiran wilayah penghasil bahan makanan akan memprioritaskan kebutuhan mereka alih-alih mendistribusikannya ke daerah lain.

(2) Meski dalam peraturannya, tidak akan ada pembatasan arus distribusi logistik antar daerah selama PSBB. “Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah terkait lokasi dan distribusi bantuan pangan untuk mencukupi kebutuhan di era pandemi,” katanya. Peta distribusi pangan dibutuhkan untuk menjadi petunjuk daerah-daerah mana saja yang harus diberi perhatian lebih jika PSBB masif dilakukan ke depannya. Peta ini harus dibuat dengan meliputi informasi kawasan sentra produksi, tingkat ketahanan pangan, dan zona penyebaran Covid-19.

(3) Potensi adanya gangguan distribusi pangan juga diakui Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Dia mengatakan, Bulog telah menyusun sejumlah antisipasi terkait hambatan distribusi jika terjadi karantina wilayah. Karena itu, pria yang kerap disapa Buwas ini mengusulkan Bulog menjadi operator sentralisasi pangan. Melalui sentralisasi, Bulog yakin dapat melakukan pemerataan stok bahan makanan di tiap daerah. "Prioritas penyerapan dalam negeri diusulkan agar mekanisme sentralisasi pangan dapat dilakukan Perum Bulog sebagai operator. Dengan mekanisme ini, pemerataan stok antar wilayah dapat dilakukan oleh Perum Bulog yang disesuaikan dengan masing-masing wilayah," kata Buwas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) virtual dengan Komisi IV.

Alur distribusi sembako

(4) Selain menjamin rantai distribusi pangan antardaerah, pemerintah harus menjamin penyaluran sembako ke masyarakat tidak terhambat dan tercukupi aksesnya. Sebagai catatan, pemerintah telah menyediakan bantuan pangan melalui Kartu Sembako. Program ini diberikan untuk 20 juta orang. Setiap orang mendapat jatah sembako Rp200 ribu/bulan hingga Desember 2020. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyampaikan, program senilai Rp43,6 triliun itu harus diimbangi dengan ketersediaan akses yang mumpuni. Hal ini menjadi perhatian karena penerima Kartu Sembako hanya bisa membeli bahan pangan di ewarong (Elektronik Warung Gotong Royong). Menurut perhitungan Tauhid, jika ada 20 juta orang yang mendapat Kartu Sembako, maka dibutuhkan kurang lebih 128.983 e-warong. Sementara, saat ini hanya terdapat 98.311 e-warong. Masih ada kekurangan 30.762 ewarong untuk bisa menampung semua pembelian sembako dari program tersebut.

Kata antisipasi yang terdapat pada paragraf ketiga, memiliki makna….

• Langkah

• Metode

• .Skema

• Gambaran

• Perkiraan

Teks 1

(1) Pemerintah diminta menyiapkan peta distribusi pangan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hambatan penyaluran bahan makanan, jika sejumlah provinsi di Pulau Jawa menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Desakan tersebut disampaikan Peneliti Pangan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Denny Yuartha. Dia mengatakan, hambatan distribusi pangan berpotensi besar muncul jika PSBB dilakukan sejumlah wilayah yang selama ini menjadi lumbung produksi bahan makanan. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Nasional, mayoritas provinsi di Pulau Jawa memiliki indeks ketahanan yang baik dibanding daerah lain. Jika PSBB serentak diterapkan, ada kekhawatiran wilayah penghasil bahan makanan akan memprioritaskan kebutuhan mereka alih-alih mendistribusikannya ke daerah lain.

(2) Meski dalam peraturannya, tidak akan ada pembatasan arus distribusi logistik antar daerah selama PSBB. “Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah terkait lokasi dan distribusi bantuan pangan untuk mencukupi kebutuhan di era pandemi,” katanya. Peta distribusi pangan dibutuhkan untuk menjadi petunjuk daerah-daerah mana saja yang harus diberi perhatian lebih jika PSBB masif dilakukan ke depannya. Peta ini harus dibuat dengan meliputi informasi kawasan sentra produksi, tingkat ketahanan pangan, dan zona penyebaran Covid-19.

(3) Potensi adanya gangguan distribusi pangan juga diakui Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Dia mengatakan, Bulog telah menyusun sejumlah antisipasi terkait hambatan distribusi jika terjadi karantina wilayah. Karena itu, pria yang kerap disapa Buwas ini mengusulkan Bulog menjadi operator sentralisasi pangan. Melalui sentralisasi, Bulog yakin dapat melakukan pemerataan stok bahan makanan di tiap daerah. "Prioritas penyerapan dalam negeri diusulkan agar mekanisme sentralisasi pangan dapat dilakukan Perum Bulog sebagai operator. Dengan mekanisme ini, pemerataan stok antar wilayah dapat dilakukan oleh Perum Bulog yang disesuaikan dengan masing-masing wilayah," kata Buwas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) virtual dengan Komisi IV.

Alur distribusi sembako

(4) Selain menjamin rantai distribusi pangan antardaerah, pemerintah harus menjamin penyaluran sembako ke masyarakat tidak terhambat dan tercukupi aksesnya. Sebagai catatan, pemerintah telah menyediakan bantuan pangan melalui Kartu Sembako. Program ini diberikan untuk 20 juta orang. Setiap orang mendapat jatah sembako Rp200 ribu/bulan hingga Desember 2020. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyampaikan, program senilai Rp43,6 triliun itu harus diimbangi dengan ketersediaan akses yang mumpuni. Hal ini menjadi perhatian karena penerima Kartu Sembako hanya bisa membeli bahan pangan di ewarong (Elektronik Warung Gotong Royong). Menurut perhitungan Tauhid, jika ada 20 juta orang yang mendapat Kartu Sembako, maka dibutuhkan kurang lebih 128.983 e-warong. Sementara, saat ini hanya terdapat 98.311 e-warong. Masih ada kekurangan 30.762 ewarong untuk bisa menampung semua pembelian sembako dari program tersebut.

Apabila dilihat dari teks diatas informasi yang BENAR terkait alur distribusi sembako adalah…

• Pemerintah telah menyediakan bantuan pangan melalui Kartu Sembako sebanyak 20 juta per bulan

• Penerima Kartu Sembako tidak hanya bisa membeli bahan pangan di e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) tetapi juga di pasar

• Dibutuhkan kurang lebih 30.762 ewarong

• Sementara, saat ini hanya terdapat 30.762 e-warong untuk bisa menampung semua pembelian sembako dari program tersebut.

• Akan ada 20 juta orang yang mendapat Kartu Sembako, sehingga dibutuhkan kurang lebih 128.983 e-warong

Teks 1

(1) Pemerintah diminta menyiapkan peta distribusi pangan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hambatan penyaluran bahan makanan, jika sejumlah provinsi di Pulau Jawa menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Desakan tersebut disampaikan Peneliti Pangan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Denny Yuartha. Dia mengatakan, hambatan distribusi pangan berpotensi besar muncul jika PSBB dilakukan sejumlah wilayah yang selama ini menjadi lumbung produksi bahan makanan. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Nasional, mayoritas provinsi di Pulau Jawa memiliki indeks ketahanan yang baik dibanding daerah lain. Jika PSBB serentak diterapkan, ada kekhawatiran wilayah penghasil bahan makanan akan memprioritaskan kebutuhan mereka alih-alih mendistribusikannya ke daerah lain.

(2) Meski dalam peraturannya, tidak akan ada pembatasan arus distribusi logistik antar daerah selama PSBB. “Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah terkait lokasi dan distribusi bantuan pangan untuk mencukupi kebutuhan di era pandemi,” katanya. Peta distribusi pangan dibutuhkan untuk menjadi petunjuk daerah-daerah mana saja yang harus diberi perhatian lebih jika PSBB masif dilakukan ke depannya. Peta ini harus dibuat dengan meliputi informasi kawasan sentra produksi, tingkat ketahanan pangan, dan zona penyebaran Covid-19.

(3) Potensi adanya gangguan distribusi pangan juga diakui Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Dia mengatakan, Bulog telah menyusun sejumlah antisipasi terkait hambatan distribusi jika terjadi karantina wilayah. Karena itu, pria yang kerap disapa Buwas ini mengusulkan Bulog menjadi operator sentralisasi pangan. Melalui sentralisasi, Bulog yakin dapat melakukan pemerataan stok bahan makanan di tiap daerah. "Prioritas penyerapan dalam negeri diusulkan agar mekanisme sentralisasi pangan dapat dilakukan Perum Bulog sebagai operator. Dengan mekanisme ini, pemerataan stok antar wilayah dapat dilakukan oleh Perum Bulog yang disesuaikan dengan masing-masing wilayah," kata Buwas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) virtual dengan Komisi IV.

Alur distribusi sembako

(4) Selain menjamin rantai distribusi pangan antardaerah, pemerintah harus menjamin penyaluran sembako ke masyarakat tidak terhambat dan tercukupi aksesnya. Sebagai catatan, pemerintah telah menyediakan bantuan pangan melalui Kartu Sembako. Program ini diberikan untuk 20 juta orang. Setiap orang mendapat jatah sembako Rp200 ribu/bulan hingga Desember 2020. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyampaikan, program senilai Rp43,6 triliun itu harus diimbangi dengan ketersediaan akses yang mumpuni. Hal ini menjadi perhatian karena penerima Kartu Sembako hanya bisa membeli bahan pangan di ewarong (Elektronik Warung Gotong Royong). Menurut perhitungan Tauhid, jika ada 20 juta orang yang mendapat Kartu Sembako, maka dibutuhkan kurang lebih 128.983 e-warong. Sementara, saat ini hanya terdapat 98.311 e-warong. Masih ada kekurangan 30.762 ewarong untuk bisa menampung semua pembelian sembako dari program tersebut.

Apa kendala yang dialami pemerintah dalam mendistribusikan sembako?

• Kurangnya jumlah e-waroeng yang dapat menampung semua pembelian dari program sembako tersebut

• Adanya pemetaan distribusi pangan yang tidak merata

• PSSB yang dilakukan serentak tidak maksimal

• Banyaknya jumlah keluarga kurang mampu, sehingga dana yang dikeluarkan melebihi anggaran

• Jumlah e-waroeng melebihi kapasitas

Teks 1

(1) Pemerintah diminta menyiapkan peta distribusi pangan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hambatan penyaluran bahan makanan, jika sejumlah provinsi di Pulau Jawa menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Desakan tersebut disampaikan Peneliti Pangan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Denny Yuartha. Dia mengatakan, hambatan distribusi pangan berpotensi besar muncul jika PSBB dilakukan sejumlah wilayah yang selama ini menjadi lumbung produksi bahan makanan. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Nasional, mayoritas provinsi di Pulau Jawa memiliki indeks ketahanan yang baik dibanding daerah lain. Jika PSBB serentak diterapkan, ada kekhawatiran wilayah penghasil bahan makanan akan memprioritaskan kebutuhan mereka alih-alih mendistribusikannya ke daerah lain.

(2) Meski dalam peraturannya, tidak akan ada pembatasan arus distribusi logistik antar daerah selama PSBB. “Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah terkait lokasi dan distribusi bantuan pangan untuk mencukupi kebutuhan di era pandemi,” katanya. Peta distribusi pangan dibutuhkan untuk menjadi petunjuk daerah-daerah mana saja yang harus diberi perhatian lebih jika PSBB masif dilakukan ke depannya. Peta ini harus dibuat dengan meliputi informasi kawasan sentra produksi, tingkat ketahanan pangan, dan zona penyebaran Covid-19.

(3) Potensi adanya gangguan distribusi pangan juga diakui Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Dia mengatakan, Bulog telah menyusun sejumlah antisipasi terkait hambatan distribusi jika terjadi karantina wilayah. Karena itu, pria yang kerap disapa Buwas ini mengusulkan Bulog menjadi operator sentralisasi pangan. Melalui sentralisasi, Bulog yakin dapat melakukan pemerataan stok bahan makanan di tiap daerah. "Prioritas penyerapan dalam negeri diusulkan agar mekanisme sentralisasi pangan dapat dilakukan Perum Bulog sebagai operator. Dengan mekanisme ini, pemerataan stok antar wilayah dapat dilakukan oleh Perum Bulog yang disesuaikan dengan masing-masing wilayah," kata Buwas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) virtual dengan Komisi IV.

Alur distribusi sembako

(4) Selain menjamin rantai distribusi pangan antardaerah, pemerintah harus menjamin penyaluran sembako ke masyarakat tidak terhambat dan tercukupi aksesnya. Sebagai catatan, pemerintah telah menyediakan bantuan pangan melalui Kartu Sembako. Program ini diberikan untuk 20 juta orang. Setiap orang mendapat jatah sembako Rp200 ribu/bulan hingga Desember 2020. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyampaikan, program senilai Rp43,6 triliun itu harus diimbangi dengan ketersediaan akses yang mumpuni. Hal ini menjadi perhatian karena penerima Kartu Sembako hanya bisa membeli bahan pangan di ewarong (Elektronik Warung Gotong Royong). Menurut perhitungan Tauhid, jika ada 20 juta orang yang mendapat Kartu Sembako, maka dibutuhkan kurang lebih 128.983 e-warong. Sementara, saat ini hanya terdapat 98.311 e-warong. Masih ada kekurangan 30.762 ewarong untuk bisa menampung semua pembelian sembako dari program tersebut.

Pokok permasalahan dari bacaan diatas adalah…

• Terjadinya hambatan penyaluran sembako selama masa PSBB

• Resiko terjadinya ganguan distribusi pangan akibat pemberlakuan PSBB hamper di seuruh pulau Jawa

• Resiko terjadinya kemacetan alur distribusi sembako akibat PSBB dan kurangnya jumlah e-waroeng yang tersedia

• Pemberlakuan PSBB yang mengakibatkan alur sembako macet total

• PSBB yang mengakibatkan alur sembako macet

(1) Dalam setahun terakhir, jumlah lajang laki-laki lebih banyak daripada lajang perempuan. Persentasenya 66 persen atau sekitar 19 juta laki-laki dan lajang perempuan mencapai 34 persen (9,8 juta perempuan). Angka itu muncul dari pengolahan Lokadata atas Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 Badan Pusat Statistik (BPS). Dasar kalkulasinya, dengan menghitung jumlah laki-laki dan perempuan dengan status belum pernah menikah dan usianya 19 tahun ke atas. Usia menikah yang sesuai dengan UndangUndang Perkawinan.

(2) Secara persentase, dalam cakupan wilayah, laki-laki berstatus lajang di Kalimantan lebih tinggi dibanding wilayah lain. Namun, secara jumlah, terbanyak di Pulau Jawa. Jumlahnya mencapai 10,8 juta—mendominasi 67 persen di antara 33 persen perempuan yang belum menikah. Kabupaten Pandeglang, di sudut utara Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah laki-laki berstatus lajang terbanyak sekitar 76 ribu. Walaupun secara persentase Pandeglang berada di urutan kelima, dari segi jumlah, jumlah laki-laki lajang di sana lebih tinggi hampir 300 kali dibandingkan Kabupaten Tana Tidung yang menduduki persentase tertinggi.

(3) Jumlah lajang laki-laki lebih banyak daripada lajang perempuan dan hampir merata di semua wilayah. Seperti di wilayah Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku. Meski jumlah lajang laki-laki lebih banyak, ada satu unsur yang tak bisa diremehkan. Terutama alasan para lajang belum memutuskan menikah. Seperti penjelasan Karel Karsten Himawan tentang risetnya di Universitas Queensland, Australia (2018) dalam wawancaranya dengan Kompas.com, bahwa mayoritas lajang di Indonesia dalam kondisi tertekan, baik dari keluarga, teman dekat, dan lingkungan sekitar.

(4) Menurutnya, tekanan itu lebih sering muncul terhadap perempuan ketimbang lajang laki-laki. Tidak mengherankan jika laki-laki lajang berusia di atas 30 tahun mendapat stigma positif. Dianggap sibuk menyiapkan diri untuk kehidupan berkeluarga yang lebih baik. Menurut Karel, terlepas dari jenis kelamin, mayoritas lajang masih memandang perkawinan dalam kacamata positif. Sedangkan alasan menunda pelaminan, mempersiapkan status sosial dan ekonomi yang lebih baik, sebab perkawinan bukan sekadar memenuhi tuntutan keluarga dan lingkungan.

(5) Pilihan itu, dalam penjelasan Karel, termasuk dalam ketegori involuntary singles dan hal itu kecenderungannya meningkat. Disebutkan beberapa penyebabnya, seperti tradisi menikah hipergami atau laki-laki menikah idealnya memiliki status sosial yang lebih tinggi dari perempuan yang dinikahi. Sedangkan dari sisi perempuan, karena dampak modernisasi dan kesetaraan gender yang melebarkan pilihan perempuan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dan berkarir.

(6) Meski konteks data yang digunakan Karel dalam penjelasan risetnya berbasis data BPS 2010 dan 2016 yang menyebut, saat itu jumlah lajang laki-laki dan perempuan seimbang. Keputusan hidup lajang tidak akan terpengaruh, walau kurang ketersediaan calon pasangan.

Dari teks diatas, berikut ini yang merupakan keterangan yang BENAR adalah…

• Berdasarkan hasil Susenas tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui jumlah lajang di Indonesia adalah 28,8 juta

• Dasar perhitungan yang dilakukan adalah menghitung jumlah laki-laki dan perempuan dengan status belum pernah menikah yang usianya 17 tahun ke atas.

• Pulau Kalimantan adalah pemilik jumlah terbesar laiki-laki lajang

• Jumlah laki-laki lajang di pulau Jawa adalah 9,8 juta

• 67 persen dari jumlah lajang di Indonesia adalah laki-laki

(1) Dalam setahun terakhir, jumlah lajang laki-laki lebih banyak daripada lajang perempuan. Persentasenya 66 persen atau sekitar 19 juta laki-laki dan lajang perempuan mencapai 34 persen (9,8 juta perempuan). Angka itu muncul dari pengolahan Lokadata atas Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 Badan Pusat Statistik (BPS). Dasar kalkulasinya, dengan menghitung jumlah laki-laki dan perempuan dengan status belum pernah menikah dan usianya 19 tahun ke atas. Usia menikah yang sesuai dengan UndangUndang Perkawinan.

(2) Secara persentase, dalam cakupan wilayah, laki-laki berstatus lajang di Kalimantan lebih tinggi dibanding wilayah lain. Namun, secara jumlah, terbanyak di Pulau Jawa. Jumlahnya mencapai 10,8 juta—mendominasi 67 persen di antara 33 persen perempuan yang belum menikah. Kabupaten Pandeglang, di sudut utara Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah laki-laki berstatus lajang terbanyak sekitar 76 ribu. Walaupun secara persentase Pandeglang berada di urutan kelima, dari segi jumlah, jumlah laki-laki lajang di sana lebih tinggi hampir 300 kali dibandingkan Kabupaten Tana Tidung yang menduduki persentase tertinggi.

(3) Jumlah lajang laki-laki lebih banyak daripada lajang perempuan dan hampir merata di semua wilayah. Seperti di wilayah Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku. Meski jumlah lajang laki-laki lebih banyak, ada satu unsur yang tak bisa diremehkan. Terutama alasan para lajang belum memutuskan menikah. Seperti penjelasan Karel Karsten Himawan tentang risetnya di Universitas Queensland, Australia (2018) dalam wawancaranya dengan Kompas.com, bahwa mayoritas lajang di Indonesia dalam kondisi tertekan, baik dari keluarga, teman dekat, dan lingkungan sekitar.

(4) Menurutnya, tekanan itu lebih sering muncul terhadap perempuan ketimbang lajang laki-laki. Tidak mengherankan jika laki-laki lajang berusia di atas 30 tahun mendapat stigma positif. Dianggap sibuk menyiapkan diri untuk kehidupan berkeluarga yang lebih baik. Menurut Karel, terlepas dari jenis kelamin, mayoritas lajang masih memandang perkawinan dalam kacamata positif. Sedangkan alasan menunda pelaminan, mempersiapkan status sosial dan ekonomi yang lebih baik, sebab perkawinan bukan sekadar memenuhi tuntutan keluarga dan lingkungan.

(5) Pilihan itu, dalam penjelasan Karel, termasuk dalam ketegori involuntary singles dan hal itu kecenderungannya meningkat. Disebutkan beberapa penyebabnya, seperti tradisi menikah hipergami atau laki-laki menikah idealnya memiliki status sosial yang lebih tinggi dari perempuan yang dinikahi. Sedangkan dari sisi perempuan, karena dampak modernisasi dan kesetaraan gender yang melebarkan pilihan perempuan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dan berkarir.

(6) Meski konteks data yang digunakan Karel dalam penjelasan risetnya berbasis data BPS 2010 dan 2016 yang menyebut, saat itu jumlah lajang laki-laki dan perempuan seimbang. Keputusan hidup lajang tidak akan terpengaruh, walau kurang ketersediaan calon pasangan.

Apabila dicermati dari teks tersebut di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang PASTI BENAR…

• Penumpukan jumlah laki-laki lajang di pulau Jawa diakibatkan banyaknya jumlah perantau diatas 19 tahun

• Jumlah lajang di Indonesia akan sangat didominasi oleh laki-laki

• Semakin tinggi pendidikan wanita akan mengakibatkan keinginan untuk menikah berkurang

• Semakin tingggi status sosial seorang lelaki maka akan semakin mudah untuk diterima oleh keluarga calon istri

• Dari tauhun ke tahun status soasial selalu menjadi permasalahan bagi laki-laki yang ingin mengakhiri masa lajangnya

(1) Dalam setahun terakhir, jumlah lajang laki-laki lebih banyak daripada lajang perempuan. Persentasenya 66 persen atau sekitar 19 juta laki-laki dan lajang perempuan mencapai 34 persen (9,8 juta perempuan). Angka itu muncul dari pengolahan Lokadata atas Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 Badan Pusat Statistik (BPS). Dasar kalkulasinya, dengan menghitung jumlah laki-laki dan perempuan dengan status belum pernah menikah dan usianya 19 tahun ke atas. Usia menikah yang sesuai dengan UndangUndang Perkawinan.

(2) Secara persentase, dalam cakupan wilayah, laki-laki berstatus lajang di Kalimantan lebih tinggi dibanding wilayah lain. Namun, secara jumlah, terbanyak di Pulau Jawa. Jumlahnya mencapai 10,8 juta—mendominasi 67 persen di antara 33 persen perempuan yang belum menikah. Kabupaten Pandeglang, di sudut utara Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah laki-laki berstatus lajang terbanyak sekitar 76 ribu. Walaupun secara persentase Pandeglang berada di urutan kelima, dari segi jumlah, jumlah laki-laki lajang di sana lebih tinggi hampir 300 kali dibandingkan Kabupaten Tana Tidung yang menduduki persentase tertinggi.

(3) Jumlah lajang laki-laki lebih banyak daripada lajang perempuan dan hampir merata di semua wilayah. Seperti di wilayah Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku. Meski jumlah lajang laki-laki lebih banyak, ada satu unsur yang tak bisa diremehkan. Terutama alasan para lajang belum memutuskan menikah. Seperti penjelasan Karel Karsten Himawan tentang risetnya di Universitas Queensland, Australia (2018) dalam wawancaranya dengan Kompas.com, bahwa mayoritas lajang di Indonesia dalam kondisi tertekan, baik dari keluarga, teman dekat, dan lingkungan sekitar.

(4) Menurutnya, tekanan itu lebih sering muncul terhadap perempuan ketimbang lajang laki-laki. Tidak mengherankan jika laki-laki lajang berusia di atas 30 tahun mendapat stigma positif. Dianggap sibuk menyiapkan diri untuk kehidupan berkeluarga yang lebih baik. Menurut Karel, terlepas dari jenis kelamin, mayoritas lajang masih memandang perkawinan dalam kacamata positif. Sedangkan alasan menunda pelaminan, mempersiapkan status sosial dan ekonomi yang lebih baik, sebab perkawinan bukan sekadar memenuhi tuntutan keluarga dan lingkungan.

(5) Pilihan itu, dalam penjelasan Karel, termasuk dalam ketegori involuntary singles dan hal itu kecenderungannya meningkat. Disebutkan beberapa penyebabnya, seperti tradisi menikah hipergami atau laki-laki menikah idealnya memiliki status sosial yang lebih tinggi dari perempuan yang dinikahi. Sedangkan dari sisi perempuan, karena dampak modernisasi dan kesetaraan gender yang melebarkan pilihan perempuan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dan berkarir.

(6) Meski konteks data yang digunakan Karel dalam penjelasan risetnya berbasis data BPS 2010 dan 2016 yang menyebut, saat itu jumlah lajang laki-laki dan perempuan seimbang. Keputusan hidup lajang tidak akan terpengaruh, walau kurang ketersediaan calon pasangan.

Apabila dilihat dari data yang disajikan, kabupaten yang memiliki jumlah wanita lajang paling sedikit adalah…

• Kabupaten Bangli

• Kabupaten Tana Tindung

• Kabupaten Pandeglang

• Kabupaten Nduga

• Kabupaten Mesuji

(1) Dalam setahun terakhir, jumlah lajang laki-laki lebih banyak daripada lajang perempuan. Persentasenya 66 persen atau sekitar 19 juta laki-laki dan lajang perempuan mencapai 34 persen (9,8 juta perempuan). Angka itu muncul dari pengolahan Lokadata atas Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 Badan Pusat Statistik (BPS). Dasar kalkulasinya, dengan menghitung jumlah laki-laki dan perempuan dengan status belum pernah menikah dan usianya 19 tahun ke atas. Usia menikah yang sesuai dengan UndangUndang Perkawinan.

(2) Secara persentase, dalam cakupan wilayah, laki-laki berstatus lajang di Kalimantan lebih tinggi dibanding wilayah lain. Namun, secara jumlah, terbanyak di Pulau Jawa. Jumlahnya mencapai 10,8 juta—mendominasi 67 persen di antara 33 persen perempuan yang belum menikah. Kabupaten Pandeglang, di sudut utara Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah laki-laki berstatus lajang terbanyak sekitar 76 ribu. Walaupun secara persentase Pandeglang berada di urutan kelima, dari segi jumlah, jumlah laki-laki lajang di sana lebih tinggi hampir 300 kali dibandingkan Kabupaten Tana Tidung yang menduduki persentase tertinggi.

(3) Jumlah lajang laki-laki lebih banyak daripada lajang perempuan dan hampir merata di semua wilayah. Seperti di wilayah Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku. Meski jumlah lajang laki-laki lebih banyak, ada satu unsur yang tak bisa diremehkan. Terutama alasan para lajang belum memutuskan menikah. Seperti penjelasan Karel Karsten Himawan tentang risetnya di Universitas Queensland, Australia (2018) dalam wawancaranya dengan Kompas.com, bahwa mayoritas lajang di Indonesia dalam kondisi tertekan, baik dari keluarga, teman dekat, dan lingkungan sekitar.

(4) Menurutnya, tekanan itu lebih sering muncul terhadap perempuan ketimbang lajang laki-laki. Tidak mengherankan jika laki-laki lajang berusia di atas 30 tahun mendapat stigma positif. Dianggap sibuk menyiapkan diri untuk kehidupan berkeluarga yang lebih baik. Menurut Karel, terlepas dari jenis kelamin, mayoritas lajang masih memandang perkawinan dalam kacamata positif. Sedangkan alasan menunda pelaminan, mempersiapkan status sosial dan ekonomi yang lebih baik, sebab perkawinan bukan sekadar memenuhi tuntutan keluarga dan lingkungan.

(5) Pilihan itu, dalam penjelasan Karel, termasuk dalam ketegori involuntary singles dan hal itu kecenderungannya meningkat. Disebutkan beberapa penyebabnya, seperti tradisi menikah hipergami atau laki-laki menikah idealnya memiliki status sosial yang lebih tinggi dari perempuan yang dinikahi. Sedangkan dari sisi perempuan, karena dampak modernisasi dan kesetaraan gender yang melebarkan pilihan perempuan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dan berkarir.

(6) Meski konteks data yang digunakan Karel dalam penjelasan risetnya berbasis data BPS 2010 dan 2016 yang menyebut, saat itu jumlah lajang laki-laki dan perempuan seimbang. Keputusan hidup lajang tidak akan terpengaruh, walau kurang ketersediaan calon pasangan.

Jumlah perempuan lajang yang berada dipulau jawa adalah…

• 5 juta

• 5,12 juta

• 5,2 juta

• 5,28 juta

• 5,4 juta