Uji Pemahaman 16 Juni 2020

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang prosedur penjaminan operasi katarak dan rehabilitasi medik adalah nomor :

• Nomor 1 Tahun 2020

• Nomor 2 Tahun 2020

• Nomor 3 Tahun 2020

Penjaminan operasi katarak dilakukan sesuai dengan indikasi medis:

• penurunan tajam penglihatan dengan visus kurang dari 6/18

• ditemukan adanya kondisi lain, seperti glaukoma fakomorfik, glaukoma fakolitik, dislokasi lensa dan anisometropia

• Semua benar

• semua salah

Penjaminan rehabilitasi medik diberikan dengan ketentuan di bawah ini, kecuali:

• Pelayanan didahului dengan konsultasi atau uji fungsi (assesment) oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi

• Sesuai dengan rekomendasi program terapi dalam lembar formulir rawat jalan yang dikeluarkan oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi

• Pelayanan didahului dengan konsultasi atau uji fungsi (assesment) oleh dokter spesialis selain kedokteran fisik dan rehabilitasi

Tindakan Rehabilitasi Medik bagi peserta tidak dapat dijamin, apabila:

• Pelayanan Rehabilitasi Medik namun tidak didahului dengan konsultasi oleh Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

• Pelayanan Rehabilitasi Medik namun tidak sesuai dengan rekomendasi Program Rehabilitasi Medik dalam Lembar Formulir Rawat Jalan Layanan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

• FKRTL yang melakukan Pelayanan Rehabilitasi Medik namun tidak memiliki Dokter Sp.KFR yang secara administratif berpraktek pada FKRTL tersebut

• Semua benar

• Semua salah

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang prosedur penjaminan operasi katarak dan rehabilitasi medik adalah nomor :

• PerBPJS Nomor 1 Tahun 2020

• PerBPJS Nomor 2 Tahun 2020

• PerBPJS Nomor 3 Tahun 2020

Pemenuhan sarana prasarana minimal untuk pemeriksaan gangguan refraksi sesuai dengan KMK 514 Tahun 2015Pemenuhan sarana prasarana minimal untuk pemeriksaan gangguan refraksi sesuai dengan KMK 514 Tahun 2015 adalah:

• Kartu Snellen (Snellen Chart)

• Kartu Jaeger (Jaeger Card)

• Lubang Kecil (Pin Hole)

• semua benar

Kebijakan Iuran BPJS Perpres 64 Tahun 2020 untuk Pekerja Penerima Upah adalah:

• 2% pemberi kerja 2 % ditanggung pekerja

• 3% pemberi kerja 2 % ditanggung pekerja

• 4% pemberi kerja 1 % ditanggung pekerja

Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU pada Perpres 64 Tahun 2020 Pasal 30 ayat (1) adalah:

• 8 juta

• 12 juta

• 10 juta

Pada Peraturan Presiden Nomor 64 TAhun 2020, iuran yang harus dibayarkan oleh Peserta Bukan Penerima Upah untuk kelas 2 adalah:

• Rp. 80.000

• Rp. 120.000

• Rp. 100.000

Pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, besaran iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah adalah:

• Rp. 23.000, 100% ditanggung negara

• Rp. 42.000, 100% ditanggung negara

• Rp. 23.000, 80% ditanggung negara