PKN Politik bebas aktif

Yang dimaksud politik luar negeri yang bebas adalah

• Indonesia telah bebas dari cengkraman penjajahan

• Indonesia bebas melakukan apapun sesukanya

• Indonesia bebas dari pengaruh pihak manapun

• Indonesia bebas menyerang negara manapun

Politik luar negeri Indonesia yang bersifat aktif ditunjukkan dalam tindakan-tindakan berikut, kecuali..

• Menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika

• Melancarkan gerakan ganyang Malaysia

• Membantu pasukan perdamaian PBB

• Menjadi anggota gerakan non blok

Pemerintah Indonesia dengan tekad yang bulat merumuskan politik luar negeri..

• Bebas dan terbuka

• Bebas umum rahasia

• Bebas terbatas

• Bebas dan aktif

Bukti bahwa politik luar negeri Indonesia yang aktif adalah

• Indonesia tidak dikendalikan oleh negara lain

• Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina

• Indonesia ikut serta dalam ajang ratu kecantikan

• Indonesia tidak terlibat ikut perang Irak-Amerika

Berikut ini merupakan pengertian politik, kecuali

• Politik sebagai sarana atau usaha untuk memperoleh kekuasaan dan dukungan dari masyarakat dalam melakukan kehidupan bersama

• Politik mengandung makna sebagai usaha dalam memperoleh, memperbesar, memperluas, serta mempertahankan kekuasaan

• Politik adalah bermacam-macam kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan antar negara-negara di dunia

• Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara

Melaksanakan hubungan yang sederajat dengan bangsa lain merupakan perwujudan dari Pancasila yaitu sila ke

• Pertama

• Kedua

• Ketiga

• Keempat

Dalam menjalankan hubungan dengan bangsa lain kita berpegang pada prinsip di bawah ini kecuali

• Kesamaan derajat

• Saling menghormati

• Saling menguntungkan

• Saling mencampuri urusan

Politik luar negeri merupakan salah satu sarana untuk mencapai kepentingan

• Pribadi

• Golongan

• Daerah

• Nasional

salah satu tujuan negara kita adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan ...

• Seluruh rakyat Indonesia

• Sejahtera

• Sosial

• Masyarakat

Pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan

• DPR

• MPR

• Rakyat

• Negara