Daerah dalam Kerangka NKRI

Hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

• Otonomi Daerah

• Daerah Otonom

• Desentralisasi

• Dekonsentrasi

penyerahan Urusan Pemerintahan

oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan

Asas Otonomi.

• Otonomi Daerah

• Daerah Otonom

• Desentralisasi

• Dekonsentrasi

Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepadainstansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepadagubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawaburusan pemerintahan umum.

• Otonomi Daerah

• Daerah Otonom

• Desentralisasi

• Dekonsentrasi

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• Otonomi Daerah

• Daerah Otonom

• Desentralisasi

• Dekonsentrasi

Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

• Desentralisasi

• Dekonsentrasi

• Tugas Pembantuan

• Pemerintah Daerah

Kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

• Desentralisasi

• Dekonsentrasi

• Tugas Pembantuan

• Pemerintah Daerah

Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• Dekonsentrasi

• Tugas Pembantuan

• Pemerintah Daerah

• Pemerintah Pusat

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk ............................................ Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada ......................... berdasarkan Asas Otonomi.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang .............. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.