MANAJEMEN PEMERINTAHAN PUSAT

Pemerintahan yang modern tidak hanya mencakup efisiensi dan peningkatan keekonomisan, tetapi juga berakuntabilitas dengan warga negaranya. warga Negara tidak diperlakukan hanya sebagai konsumen tapi juga memiliki hak untuk mendapatkan jaminan atas kebutuhan dasar dan menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas berbagai kebijakan yang dilakukan. Pandangan ini dikenal dengan sebutan:

• Government.

• Governance

• Accountability

• Administrative Authority

Karakteristik Good Governance yang dirumuskan dalam Deklarasi Manila adalah:

• Transparan, merata, Akuntabel, Wajar, Adil, Demokratis, Partisipatif, Tanggap

• Transparan, Akuntabel, Wajar, sederhana, Demokratis, Partisipatif, Tanggap

• Transparan, Akuntabel, Wajar, Adil, Demokratis, Partisipatif, Tanggap

• Transparan, Proporsional, Akuntabel, Wajar, Demokratis, Partisipatif, Tanggap

Sistem Administrasi Keuangan Negara (SAKN) mencakup

• Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan pelaksanaan, dan Penggendalian

• Pengorganisasian, Penggerakan pelaksanaan, Penggendalian, dan Evaluasi

• Pengorganisasian, Penggerakan pelaksanaan, dan Penggendalian

• Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan pelaksanaan, dan Penggendalian, dan Umpan balik

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang‐undangan yang berlaku merupakan asas:

• Profesionalisme

• Tertib penyelenggaraan Negara

• Keterbukaan

• Akuntabilitas

Peraturan yang mendefenisiskan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi dan visi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerja, adalah:

• Inpres Nomor 7 Tahun 1999

• UU Nomor 17 Tahun 2005

• UU Nomor 1 Tahun 2004

• UU Nomor 25 Tahun 2004

Lingkup kewenangan Kementerian Teknis selaku pengguna anggaran adalah:

• Pelaksanaan kegiatan, Pengujian dan pembebanan, Perintah pembayaran

• Pelaksanaan kegiatan, Pengujian dan pembebanan, Perintah pengurusan komtabel

• Pembuatan komitmen, Pengujian dan pembebanan, Perintah pencairan dana

• Pembuatan komitmen, Pengujian dan pembebanan, Perintah pembayaran

Anggaran berbasis kinerja memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya keuangan suatu program/kegiatan dengan menghitung rasio efisiensi dana dengan cara:

• Mengalikan input dana dengan output program/kegiatan

• Menambah input dana dengan output program/kegiatan

• Mengurangi input dana dengan output program/kegiatan

• Membagi input dana dengan output program/kegiatan

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dilakukan secara partisipasif dengan melibatkan:

• Seluruh unsur Pemerintahan /eksekutif

• Seluruh unsur DPR /legislatif

• Seluruh unsur Peradilan /yudikatif.

• Seluruh unsur pelaku pembangunan

Penghapusan/pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah/bangunan merupakan kewenangan:

• DPR

• Presiden

• Presiden dengan persetujuan DPR

• Menteri Keuangan

Sanksi administrasi atas perpajakan yang berlaku di Indonesia meliputi:

• Sanksi berupa denda, sanksi berupa natura, sanksi berupa pengenaan bunga

• Sanksi berupa denda, sanksi berupa pengenaan bunga, sanksi berupa kenaikan tarif pajak

• Sanksi berupa pengenaan bunga, sanksi berupa kenaikan tarif pajak, sanksi berupa kenaikan pajak terutang

• Sanksi berupa denda, sanksi berupa pengenaan bunga, sanksi berupa kenaikan pajak terutang