Pengujian dan pembayaran tagihan 2

Dalam bidang teknis pemerintahan, Menteri Keuangan pada hakikatnya adalah :

• Chief Financial Officer (CFO)

• Chief Operational Officer (COO)

• Chief Executive Officer (CEO)

• Chief Accountan Officer (CAO)

Pengujian terhadap kebenaran output dari suatu kegiatan termasuk dalam pengujian :

• Wetmatigheid

• Doelmatigheid

• Rechmatigheid

• Bestmatigheid

Pengujian terhadap kebenaran hak tagih rekanan dari suatu kegiatan termasuk dalam pengujian :

• Wetmatigheid

• Doelmatigheid

• Bestmatigheid

• Rechmatigheid

Akun dengan nomor 52 XXXX adalah akun untuk :

• Uang lembur

• Tunjangan Jabatan

• Belanja Barang

• Belanja Modal

Termasuk kelompok belanja modal adalah (kecuali) :

• pengadaan/ pembangunan gedung dan bangunan yang berfungsi untuk perkantoran, hunian dan pelayanan

• belanja untuk kelengkapan prasarana dan sarana di dalam kantor dan di sekitar gedung dan bangunan tersebut

• biaya-biaya untuk kegiatan rehabilitasi, renovasi, dan restorasi gedung dan bangunan yang diharapkan dapat memperpanjang masa manfaat dari aktiva maupun meningkatkan efisiensinya

• biaya pemeliharaan sehari-hari gedung kantor

Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang bertugas di dalam maupun luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan disebut :

• Belanja Sosial

• Belanja Pegawai

• Belanja Barang

• Belanja Modal

Akun belanja pegawai dikelompokkan dalam :

• Akun 51xxxx

• Akun 52xxxx

• Akun 53xxxx

• Akun 54xxxx

Mekanisme LS bendahara dibayarkan dengan cara :

• dibayar dari rekening kas negara langsung ke rekening pihak ketiga

• dibayar dari rekening kas negara melalui rekening bendahara pengeluaran dan selanjutnya dibayar oleh bendahara kepada pihak ketiga

• dibayar langsung dari rekening bendahara

• dibayar lewat KPPN melalui rekening kas negara

Pengajuan SPM UP (Uang Persediaan) ke KPPN harus dilampiri dengan dokumen di bawah ini :

• Kuitansi

• SPTB

• Berita Acara Pembayaran

• Surat Pernyataan dari KPA bahwa dana tersebut tidak akan dipakai untuk pembayaran yang bersifat LS

Berdasarkan peraturan, SPM UP dapat diajukan oleh satuan kerja :

• segera setelah DIPA diterima (awal tahun)

• setelah ada transaksi

• pada triwulan pertama

• menjelang akhir tahun anggaran